APJII: Perlindungan Data Pribadi Mutlak Diperlukan

Liputan6.com, Jakarta - Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia yang dilakukan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada 2019 hingga kuartal dua 2020 menunjukkan 73,7 persen (196,71 juta) penduduk Indonesia telah terhubung internet.

Jumlah pengguna internet di Indonesia memang selalu naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini lantas perlu diimbangi dengan perlindungan data pribadi.

Alasannya, menurut Ketua Bidang Koordinasi dan Pengembangan Wilayah APJII, Zulfadly Syam, pengguna internet di Indonesia telah begitu mengandalkan internet untuk melakukan aktivitasnya. Mulai dari meeting, membeli pakaian, hingga memesan makanan.

Dengan banyaknya aplikasi untuk beragam layanan itu, pengguna kadang tidak sadar data mereka terekam dan tersimpan rapih, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pembuat aplikasi.

"Nah akhirnya, karena kebutuhan-kebutuhan ini, ada yang dinamakan sebuah perilaku. Aplikasi-aplikasi ini mampu menangkap kebiasaan para penggunanya," tutur Zulfadly dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (8/6/2021).

Lalu tanpa disadari, data privasi dan perilaku tersebut sudah tersebar di banyak aplikasi berbasis internet. Zulfadly mengatakan, jika pun ada data yang sengaja dipalsukan saat ingin menggunakan sebuah aplikasi, identitas alamat dan nomor telepon tidak bisa dikaburkan.

"Karena data privasi dan perilaku seperti tambang minyak. Artinya perlindungan data, itu betul-betul hal yang harus dibereskan. Kalau tidak, kedaulatan data pribadi tak punya. Kalau kedaulatan data pribadi sudah tidak ada, kedaulatan negara apalagi," tuturnya.