Begini Kriteria Menkominfo Ideal Menurut Industri ICT

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan segera memiliki Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) baru, menyusul terpilihnya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2014. Menjelang pelantikan kabinet baru, sejumlah harapan untuk suksesor Tifatul Sembiring pun disuarakan.

Chairlady Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), Sylvia W. Sumarlin berharap, Menkominfo yang akan ditunjuk oleh Pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya memiliki bela rasa. Artinya, kata Sylvia, posisi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus berpihak kepada industri yang dinaunginya dan masyarakat.

"Kita berharap pemerintah semakin terbuka. Karena itu, Kementerian Kominfo harus dipimpin menteri baru yang memiliki bela rasa, melindungi industri terkait dan masyarakat. Jangan mau ditunggangi pihak asing dan harus bisa membuat teknologi sendiri," tuturnya dalam acara Halal Bihalal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta.

Sylvia menambahkan, sistem pemerintahan yang selama ini terdiri dari konsolidasi partai mengakibatkan kurangnya saling percaya dalam tubuh pemerintah, termasuk soal pengelolaan keuangan.

Dia berharap, Kemenkominfo kedepannya bisa memiliki kewenangan lebih dalam mengelola dana sendiri, sehingga tidak berpusat di satu kementerian yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan demikian, kementerian bisa leluasa menciptakan regulasi yang bagus dan hubungan baik dengan pihak-pihak terkait.

Sylvia tidak mempersoalkan darimana menteri baru, apakah berasal dari kalangan partai atau profesional, selama mampu menjadikan teknologi, industri, dan masyarakat lebih baik.

"Orang partai atau profesional bukan masalah, selama mampu mengamban tugasnya dengan benar dan berpihak kepada industri serta masyarakat," sambungnya.

Lebih lanjut Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Nonot Harsono, mengatakan bahwa pemerintahan baru harus membentuk Kementerian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memiliki pola pikir teknologi untuk menjadi acuan dalam menyusun kebijakan.

"ICT (Information and Communications Technology) adalah roda pendukung infrastuktur yang utama. Regulasi untuk pemanfaatan teknologi dipimpin oleh logika teknologi itu sendiri, bukan logika bisnis, hukum, dan lainnya yang utama. Ini PR kita," kata Nonot.