Berita Eks Napi Koruptor Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan, pencabutan hak politik terhadap para koruptor adalah dampak dari penyalahgunaan kepercayaan ...

Aktivitas Vulkanik Gunung Ruang Masih Tinggi, Badan Geologi: Masih Ada Potensi Erupsi Eksplosif
Isa Bajaj Laporkan Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Putrinya ke Polisi, Berharap Terduga Pelaku Mau Bertanggung Jawab
Telah dibaca 0 kali
Amicus Curiae Bertambah Jadi 44, Jubir: Hanya 14 yang Jadi Pertimbangan Hakim MK
Telah dibaca 0 kali
OJK: Perbankan Nasional Tak Kena Imbas Pelemahan Rupiah
Telah dibaca 0 kali
3 Mobil Listrik Terbaru Honda Siap Mejeng di Beijing Auto Show 2024
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Penggerebekan Rumah Pembuat Uang Palsu di Bima, NTB, Polisi Tangkap Tiga Pelaku
Telah dibaca 0 kali
Indonesia Sesalkan Kegagalan DK PBB Sahkan Palestina Jadi Anggota Penuh Akibat Veto AS
Telah dibaca 0 kali
Lirik Lagu Fortnight - Taylor Swift feat Post Malone, Bercerita Tentang Joe Alwyn
Telah dibaca 0 kali
Cek Fakta: Tidak Benar Dalam Video Ini Gempa Sulawesi Barat
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Harga Bawang Merah Melonjak Pasca Lebaran, Tembus Rp60.000 per Kilogram
Telah dibaca 0 kali
Soal Pembatasan Pertalite, Menteri ESDM: Nanti, Napas Dulu
Telah dibaca 0 kali
Bunga Bangkai Mekar Sempurna di Kebun Raya Cibodas, Tingginya Capai 310 Cm
Telah dibaca 0 kali
Peserta PPDS di Negara Tetangga Digaji, Berapa Nominalnya?
Telah dibaca 0 kali
Xiaomi Rilis Varian Memori Baru Redmi Note 13 dan Redmi Note 13 Pro 5G
Telah dibaca 0 kali
Mengenal Pantai Puncak Guha, Jadi Destinasi Menikmati Sunset Indah di Garut
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Melalui UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, mantan narapidana diperbolehkan menjadi Caleg. Namun, tetap dibutuhkan peran serta masyarakat untuk cerdas dan objektif dalam memilih calon legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi korupsi maju menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun, masyarakat ketika membuat keputusan harus ditopang oleh pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pa...

Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendatangi Gedung Merah Putih, Jumat (21/2/2020). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Banner Eks Napi Koruptor Puasa Pilkada 5 Tahun (Liputan6.com/Abdillah)