Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Segera Disidang, Berkas Lengkap dan Sudah Limpah

Liputan6.com, Jakarta - Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan berkas penyidikan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak (STPS) dan staf ahlinya bernama Rusdi sudah dilimpahkan ke tim jaksa penuntut umum pada Kamis, 13 April 2023.

Ali mengatakan, tim penuntut umum KPK menyatakan berkas penyidikan sudah lengkap. Kini, penahanan Sahat Tua dan Rusdi menjadi kewengan tim penuntut umum. Penahanan Sahat pun akan dipindahkan ke Rutan Klas I Surabaya, sementara Rusdi di Rutan Kejati Jatim.

"Penahanan masih dilakukan untuk masing-masing selama 20 hari kedepan, dimulai 13 April 2023 hingga  2 Mei 2023 dan sekaligus dilakukan pemindahan tempat penahanan," kata Ali.

Atas dasar itu, tim penuntut umum memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Sahat dan Rusdi. Berkas dakwaan nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.

"Segera dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Surabaya dalam waktu 14 hari kerja," kata Ali.

KPK menetapkan mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak (STPS) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jatim.

Selain Sahat, KPK juga menjerat tiga tersangka lainnya, yakni Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng.

KPK menyebut, untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Pemprov Jatim.

Distribusi penyalurannya antara lain melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan. Terkait pengusulan dana belanja hibah tersebut merupakan penyampaian aspirasi dan usulan dari para anggota DPRD Jatim, salah satunya adalah Sahat.

Sahat menawarkan diri membantu dan memperlancar pengusulan pemberian dana hibah tersebut dengan adanya kesepakatan pemberian sejumlah uang sebagai uang muka alias ijon. Kemudian Abdul Hamid menerima tawaran tersebut.