Sukses

Lolos PKPU, Pengembangan Bisnis Garuda Indonesia Jadi Perhatian

Liputan6.com, Jakarta - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengungkapkan hasil voting atau pemungutan suara dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) telah disetujui oleh mayoritas kreditur. Kabar itu menjadi titik terang bagi prospek maskapai pelat merah ke depannya.

Pengamat Pasar Modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia Reza Priyambada menilai, perkembangan PKPU Garuda Indonesia membawa angin segar bagi pelaku pasar. Meski begitu, kinerja keuangan perusahaan ke depannya tetap perlu untuk dicermati.

"Pasar bisa jadi masih menaruh harapan bahwa GIAA akan kembali bergerak sahamnya. Tapi di sisi lain, pelaku pasar juga masih akan melihat dan mencermati pengembangan bisnis dari GIAA ini," kata Reza kepada Liputan6.com, Senin (20/6/2022).

Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) masih melakukan penghentian sementara (suspensi) terhadap saham GIAA. Saham berpotensi delisting jika masa suspensi mencapai 24 bulan yakni pada 18 Juni 2023.

Meski begitu, Bursa juga memantau perkembangan upaya perbaikan kinerja perusahaan secara berkala melalui penyampaian keterbukaan informasi.

"Paling tidak dari GIAA akan memberikan update terkini mengenai informasi perseroan. Dari situ, bursa akan menelaah penyampaian informasi tersebut dan akan memutuskan apakah suspensi sudah bisa dibuka atau masih diperlukan keterangan lainnya,” imbuh Reza.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 5 halaman

Harus Perbaiki Aliran Dana

Senada, pengamat penerbangan, Gatot Raharjo mengatakan, dengan keberhasilan PKPU ini berarti Garuda Indonesia masih bisa beroperasi normal. Catatannya, pembayaran utang nantinya tetap harus dilakukan sesuai skema yang disepakati.

"Untuk itu Garuda harus memperbaiki aliran dana atau cash flow-nya dengan pola operasional yang lebih efektif dan efisien. Sehingga mempunyai dana untuk membayar utang," kata Gatot.

Pada bersamaan, Gatot mengatakan restrukturisasi juga tak boleh kendor Menurutnya, Garuda Indonesia perlu menyisir kembali rute-rute yang menguntungkan dan bisa dilayani secara efektif dan efisien.

Alih-alih memaksimalkan potensi penerbangan domestik, Gatot mengatakan Garuda Indonesia bisa mencoba mengepakkan sayapnya untuk penerbangan luar negeri karena masih memiliki pesawat wide body.

"Wide body itu paling efisien kalau dipakai jarak jauh. Garuda bisa melakukan kerjasama dengan Citilink di dalam negeri dengan pola hub and spoke. Atau kerjasama dengan maskapai luar negeri dengan berbagai pola seperti misalnya code share," imbuh Gatot.

 

3 dari 5 halaman

Tingkatkan Layanan

Selain itu, PMN yang dijanjikan pemerintah juga harus ditagih. Namun sekali lagi, pemakaian nantinya harus terukur dan transparan.

Dia menuturkan, PMN itu bisa dialokasikan untuk cicilan pembayaran utang atau tambahan biaya operasional. Secara garis besar, Gatot menilai prospek Garuda Indonesia masih bagus. Di mana pasar penerbangan di Indonesia masih terbuka luas. Garuda Indonesia juga memiliki pasar yang bagus sebelum pandemi.

"Ini harus dijaga dan kalau bisa ditingkatkan, terutama dari sisi layanannya karena Garuda itu masuk kategori maskapai full service. Kalau ini bisa dijaga dan ditingkatkan, program Garuda mau right issue lagi kemungkinan akan disambut baik masyarakat," ujar Gatot.

Garuda Indonesia memang berencana melakukan rights issue setelah mendapatkan persetujuan kreditur melalui voting dalam proses PKPU. Rights issue akan dilakukan dua kali. Rights issue pertama dieksekusi pemerintah atas porsi kepemilikannya 65 persen. Kemudian rights issue tahap II akan digelar sekitar kuartal I untuk tambahan pendanaan dari investor strategis.

 

4 dari 5 halaman

Bakal Rights Issue Dua Kali

Sebelumnya, Kementerian BUMN memastikan kepemilikan saham pemerintah tetap ada 51 persen meski PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan rights issue dua kali.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa, (7/6/2022), Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, PT Garuda Indonesia Tbk akan melakukan rights issue. Aksi korporasi rights issue tersebut akan dilakukan jika penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) mencapai tahap perdamaian.

"InsyaAllah apabila proses PKPU bisa mencapai perdamaian dan homologasi kita melakukan dua kali rights issue. Rights issue pertama adalah proses meng-inject Rp 7,5 triliun yang dari porsi pemerintah untuk porsi awal restrukturisasi Garuda," kata ujar pria yang akrab disapa Tiko ini.

Rencana rights issue Garuda Indonesia kedua dilakukan sekitar kuartal IV 2022. Pada saat itu akan memasukkan tambahan pendanaan dari investor strategis.

"Kemudian kita lakukan rights issue tahap kedua mungkin di sekitar triwulan IV awal untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Sebagaimana diketahui dalam putusan Panja Garuda terakhir kita akan membatasi bahwa porsi pemerintah tetap ada di 51 persen," ujar dia.

Selain Garuda Indonesia, sejumlah emiten BUMN juga akan melakukan rights issue. Salah satunya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terkait pengalihan saham pemerintah di PT Semen Baturaja (Persero) ke Semen Indonesia.

5 dari 5 halaman

Rights Issue BUMN Lainnya

Kemudian,  PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait PMN 2022. Pemerintah juga berencana akan melepas kepemilikannya di PT Semen Kupang.

"Semen Kupang ini adalah proses untuk divestasi. Semen Kupang ada di dalam manajemen PPA di mana harapkan akan ada yang akan membeli 100 persen saham pemerintah di Semen Kupang, kemungkinan akan diambil oleh Pemprov NTT," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Tiko juga menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp 69,82 triliun untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN Tahun Anggaran 2023.

"Kenapa ada tambahan PMN, untuk tingkatkan kapasitas maupun cover klaim presure tinggi karena covid dan klaim di asuransi kredit," ujar Tiko.

Dari paparannya, usulan PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun itu untuk PLN, Hutama Karya, InJourney, ID Food, Defend ID, IFG, KAI, DAMRI, IndonesiaRe, dan Airnav.