Polwan Didorong Perkuat Peran dalam Mitigasi Konflik Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Rocky Gerung mendorong penguatan peran polisi wanita (Polwan) dalam mitigasi konflik sosial. Menurutnya, kemampuan negosiasi, kepedulian, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat perlu menjadi bagian penting dalam pendidikan Polwan.

Rocky menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Pembekalan Peserta Didik Diktuk Bintara Polri di Gedung Widya Warapsari Sepolwan, Jakarta, Rabu (16/9).

“Polwan adalah perempuan yang berprofesi sebagai negosiator publik, justru karena watak ‘ethics of care’ itu,” kata Rocky.

Menurut Rocky, identitas profesional Polwan tidak cukup dipahami sebagai polisi perempuan. Polwan juga perlu memiliki kemampuan membangun relasi dengan masyarakat, memberikan perlindungan, dan memahami persoalan sosial yang dihadapi warga.

Rocky menilai pendekatan kepedulian atau caring perlu mendahului penggunaan kewenangan dalam menjalankan fungsi kepolisian.

“Artinya, identitas primer Polwan adalah ‘caring’, baru kemudian ‘policing’. Kendati dalam hierarki institusi ada pembeda kepangkatan, tapi secara fungsional semua polisi adalah pengasuh masyarakat. Sistem etiknya adalah ‘ethics of care’, bukan ‘ethics of power’,” ujarnya.

Ia mengaitkan pentingnya pendekatan tersebut dengan kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari konflik global, tekanan ekonomi, krisis energi, hingga krisis lingkungan.

Menurut Rocky, berbagai tekanan itu dapat meningkatkan ketegangan sosial apabila bertemu dengan faktor pemicu lainnya.

Ia juga menyinggung terganggunya rantai pasok yang dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga. Tekanan ekonomi, kata dia, berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial, termasuk konflik dan kekerasan domestik.

Dalam kondisi tersebut, perempuan disebut menjadi salah satu kelompok yang rentan menerima dampak lebih awal. Karena itu, kemampuan polisi membaca situasi dan melakukan mitigasi sebelum ketegangan berkembang menjadi konflik dinilai penting.

“Di situ ‘caring’ mendahului ‘power’. Pendemo harus diperlakukan sebagai ‘pencari keadilan’, hutan harus diterangkan sebagai ‘rahim ibu bumi’. Ketertiban harus berasal dari keahlian negosiasi,” tutur Rocky.

Ia mendorong pendidikan Polwan tidak hanya berorientasi pada kewenangan dan penegakan hukum. Kemampuan perlindungan, negosiasi publik, pemahaman psikologi manusia, budaya lokal, serta kepedulian terhadap lingkungan juga perlu diperkuat.

“Kurikulum Polwan haruslah menjadi kurikulum peradaban, justru ketika ‘ibu bumi’ disengsarakan oleh keserakahan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronika Tan menekankan pentingnya membuka lebih banyak ruang bagi perempuan sekaligus memperkuat kompetensi mereka di institusi kepolisian.

Menurut Veronika, penguatan tersebut perlu berjalan bersama pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian.

Perspektif gender, kata dia, perlu menjadi bagian dari kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, dan pelaksanaan tugas kepolisian.

Peningkatan kapasitas Polwan, lanjutnya, tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga kompetensi negosiasi publik, pemahaman sosial, serta kepedulian terhadap kelompok rentan, budaya, dan lingkungan.

“Penguatan tersebut juga perlu berjalan bersama pengarusutamaan gender di lingkungan kepolisian. Pendekatan ini diarahkan agar perspektif gender tidak ditempatkan sebagai isu yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, serta pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Veronika.