Longsor Bantargebang Renggut 7 Nyawa, Walhi Jabar: Bukti Kegagalan Sistem Pengelolaan Sampah

Liputan6.com, Bandung - Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (Walhi Jabar) menyoroti longsor yang terjadi di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, pada Minggu (8/3/2026). Kejadian hingga menyebabkan korban meninggal itu dinilai jadi bukti kegagalan sistem pengelolaan sampah di daerah. 

“Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan bukti nyata kegagalan negara dalam mengelola krisis sampah yang sudah berlangsung puluhan tahun,” kata Koordinator Tim Advokasi Persampahan Walhi Jabar, M Jefry Rohman, dalam keterangannya di Bandung (11/3/2026).

Diketahui, TPST Bantargebang telah beroperasi sejak akhir 1980-an dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan menampung puluhan juta ton sampah dari Jakarta dan sekitarnya.

Beban yang terus meningkat tanpa perubahan sistem pengelolaan yang mendasar menjadikan kawasan ini sudah menjadi bom waktu ekologis yang telah merenggut korban jiwa.

Jefry menyebut, alih-alih mengurangi produksi sampah dari sumbernya, pemerintah justru membiarkan praktik pemusatan sampah raksasa yang sangat berbahaya bagi pekerja, pemulung, sopir truk, serta masyarakat sekitar.

“Pemerintah sering berlindung di balik narasi faktor alam seperti hujan ekstrem. Padahal, hujan hanyalah pemicu, bukan akar persoalan,” katanya.

Dalam amatan Walhi Jabar, akar beberapa akar persoalan TPST Bantargebang secara mendasar terletak pada kegagalan pemerintah mengurangi produksi sampah dari sumbernya, dan ketergantungan pada sistem pembuangan akhir (landfill).

Selain itu, pengabaian dampak lingkungan dan keselamatan warga, pekerja TPA serta pekerja informal (pemulung), serta pembiaran TPST Bantargebang menjadi tempat penumpukan sampah raksasa selama puluhan tahun.

“Selama pendekatan pengelolaan sampah masih berorientasi pada membuang dan menimbun, tragedi serupa akan terus berulang,” katanya.

Walhi Jabar mendesak pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil sejumlah langkah atas kejadian longsor tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak lingkungan Bantargebang.

Selanjutnya,memastikan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar, mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah yang tidak lagi bergantung pada penumpukan sampah raksasa.

“Pastikan adanya keadilan ekologis bagi warga yang selama ini menanggung dampak krisis sampah metropolitan,” katanya.

Selain ditujukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, desakan juga disampaikan pada Pemprov DKI Jakarta yang dinilai bertanggung jawab penuh sebagai pengelola TPST Bantargebang.

“Lakukan investigasi independen atas penyebab longsor dan potensi kelalaian dalam pengelolaan TPST Bantargebang,” tegasnya.

Pemerintah dinilai mesti segera menghentikan praktik open dumping dan mempercepat transisi menuju pengelolaan sampah yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjamin perlindungan dan keselamatan bagi pemulung, pekerja, dan masyarakat sekitar TPA.

“Adakan perubahan kebijakan pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, pemilahan, daur ulang, dan ekonomi sirkular, bukan sekadar memindahkan atau menimbun sampah,” tandasnya.