Kadin Cilegon Tidak Hadir di Deklarasi Anti Premanisme dan Pungli

Liputan6.com, Cilegon - Kadin Cilegon tidak hadir di acara deklarasi anti premanisme dan pungutan liar (pungli) yang digelar Pemkot Cilegon dan Polres Cilegon, pada Jumat sore, 16 Mei 2026. Sejumlah dunia industri, ormas, organisasi kepemudaan hingga TNI hadir di acara tersebut. Deklarasi anti premanisme dan pungli itu dilakukan di Aula Polres Cilegon, menindaklanjuti tragedi Kadin Cilegon yang meminta proyek Rp5 triliun tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA). 

"Seluruhnya kita undang, mungkin dari lembaga tertentu berhalangan, tetapi suratnya seluruh kita undang, termasuk juga Kadin dan ormas yang lain kita undang," ujar Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara, di lokasi, Jumat, (16/5/2025).

Deklarasi bersama pemerintah, TNI, ormas hingga organisasi kepemudaan itu dilakukan untuk menghilangkan praktik premanisme hingga pungli di Kota Cilegon. Kondusivitas keamanan dan ketertiban menjadi salah satu faktor penting menarik investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Polisi tidak inggin ada gangguan dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

"Jadi deklarasi ini salah satu antisipasi kita terutama untuk perusahaan, ormas, OKP, di wilayah Cilegon agar tidak melakukan tindakan premanisme, kejadian kemarin pelajaran berharga bagi kita semua, sudah menjadi sorotan nasional dan internasional," terangnya.

Jika ada dunia usaha yang mendapat perilaku premanisme dalam bentuk siapapun, bisa melapor ke kantor polisi terdekat atau ke Polres Cilegon. Ke depan, Polres Cilegon akan melibatkan Brimob untuk berpatroli dan menjaga keamanan di wilayah hukumnya dari gangguan premanisme, tawuran, balap liar, calo tenaga kerja, geng motor maupun pungli.

"Kami sudah berkomitmen dan sudah berdiskusi dengan ormas, OKP, kemudian juga dengan perusahaan dan OPD, Forkopimda di Cilegon untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Cilegon dan wilayah Pemkot Cilegon agar kondusif dan aman," jelasnya.