Presiden Jokowi Ungkap Alasan Pupuk Subsidi Langka ke Petani di Purwokerto

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah Jawa Tengah, salah satunya kota Purwokerto pada Selasa (2/1/2024) dan Rabu (3/1/2024). Pada hari pertama, agenda Jokowi menghadiri acara "Pembinaan Petani se-Jawa Tengah Mendukung Peningkatan Produksi Padi dan Jagung Nasional" yang berlokasi di Gelanggang Olahraga (GOR) Satria, Purwokerto.

Ribuan petani se-Jawa Tengah pun memadati lokasi GOR pada Selasa sore. Suasanya juga semakin ramai dengan banyaknya masyarakat yang hadir untuk melihat sosok Jokowi dari dekat. Momen ini pun dimanfaatkan Jokowi untuk membeberkan realita perekomian di tanah air.

Ia menjelaskan perekonomian Indonesia baru saja melewati pandemi Covid-19 dan situasi perekonomian global juga terganggu karena perang Rusia-Ukraina. Perekonomian yang tidak pasti ini menyebabkan krisis keuangan dunia yang pada akhirnya membuat krisis pangan dan krisis energi. Misalnya, pada komoditas gandum di mana ada 77 juta ton asal Ukraina yang tidak bisa diekspor. Begitu juga di Rusia yang tidak bisa mengekspor gandum sebesar 130 juta ton.

"Bayangkan 77 plus 130 berarti 207 juta ton gandum itu berhenti di Rusia dan Ukraina. Saya berpikir saat itu Alhamdulillah Indonesia makanan pokoknya beras," bebernya.

Namun ternyata, kata dia, perang kedua negara itu tetap berimbas ke Indonesia yakni pada bahan baku pupuk. Dia mengakui masalah pupuk sudah dikeluhkan petani sejak 2020, utamanya pupuk bersubsidi.

"Yang namanya pupuk itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina," kata Jokowi yang langsung disambut teriakan 'Wooo' dari para petani.

"Jangan 'wooo' ini fakta, sehingga barang ini sulit keluar dari Ukraina dan Rusia. Bahan bakunya tidak ada berarti harganya..., itulah problemnya bapak ibu," sambungnya.

Ia pun berjanji akan menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di tanah air. Namun, penambahan anggaran subsidi pupuk ini harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menargetkan kebijakan ini bisa dilakukan pada semester dua tahun ini. Dia juga menjamin ketersediaan pupuk pada tahun ini masih aman.