Kejati Sulsel Dalami Keterlibatan Para Camat di Kasus Korupsi Honor Satpol PP Makassar

Liputan6.com, Makassar Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) memastikan penyidikan berlanjut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 hingga 2020.

Penyidikan tersebut guna mencari adanya dugaan keterlibatan pihak lain yang dinilai turut andil dalam menciptakan kerugian negara pada kegiatan pembayaran honorarium tunjangan operasional Satpol PP Makassar yang dimaksud. Diantaranya, dugaan keterlibatan para camat di Kota Makassar di periode itu.

Di mana saat bersaksi di persidangan Pengadilan Tipikor Makassar, para camat yang dimaksud mengakui telah mengembalikan sejumlah uang sekaitan dengan kerugian negara kepada Penyidik.

"Nanti tunggu aja perkembangannya," ucap Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Yudi Triadi di Kantor Kejati Sulsel, Jumat 21 Juli 2023.

Dia mengatakan, Penyidik nantinya akan berkoordinasi dengan Tim-Tim Penuntutan. Dari situ, kata dia, Penyidik pasti mendapatkan laporan-laporan dari Tim Penuntutan yang melakukan penuntutan di perkara tersebut.

Tim Penuntutan, lanjut Yudi, pastinya akan menyampaikan semua yang terbuka dalam persidangan. Termasuk, kata dia, fakta dugaan keterlibatan para camat dalam kasus dugaan korupsi pembayaran honorarium tunjangan operasional Satpol PP ini. Penyidik nantinya akan menelaah itu.

"Apakah nanti camat-camat itu memang tampak mens reanya atau perbuatan jahatnya atau niat jahatnya untuk melakukan tindak pidana yang bersama-sama dengan mereka yang telah kita tetapkan sebagai tersangka lebih awal dan kita sudah limpahkan serta saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan. Mungkin sementara begitu, nanti tunggu aja perkembangannya," terang Yudi.

Menanggapi hal tersebut, Penasehat Hukum seorang terdakwa dugaan korupsi penyalahgunaan honorarium tunjangan operasional Satpol PP Kota Makassar, Abdul Rahim Dg Nya'la, Muhammad Syahban Munawir meminta Kejati Sulsel untuk tidak lagi mengabaikan fakta yang muncul di dalam persidangan.

Di mana, kata dia, para saksi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan (Inspektorat Sulsel) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk didengarkan keahliannya dalam agenda sidang pemeriksaan saksi ahli penghitungan kerugian negara telah menyampaikan bahwa terjadinya kerugian negara bukan hanya disebabkan oleh perbuatan terdakwa Abdul Rahim dan Iman Hud.

Akan tetapi menurut saksi ahli Inspektorat Sulsel itu, sebut Awie sapaan akrab Muhammad Syahban Munawir, mengatakan ada peran para camat di 14 kecamatan di Kota Makassar yang turut menyebabkan terjadinya kerugian negara sekaitan perannya sebagai kuasa pengguna anggaran pada waktu itu atau tepatnya pada periode 2017 hingga 2020.

"Pernyataan saksi ahli dari Inspektorat Sulsel di persidangan cukup jelas. Di mana disebutkan bahwa pengembalian yang dilakukan oleh para camat yang dimaksud merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukannya," ucap Awie, Jumat (28/7/2023)

Awie menyebutkan, pernyataan saksi ahli dari Inspektorat Sulsel itu diperkuat kembali sewaktu Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para camat di persidangan sebelumnya. Di mana di persidangan tersebut, terungkap ada beberapa camat yang telah mengembalikan kerugian negara, ada pula yang masih setengah mengembalikan serta ada juga yang sama sekali belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

"Sedangkan adanya beberapa camat yang belum mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara dan camat yang sama sekali tidak mengembalikan kerugian, itu sepenuhnya kami serahkan kepada penegak hukum untuk menilainya," ujar Awie.

Awie mengatakan selaku Penasehat Hukum terdakwa Abdul Rahim Dg Nya'la sangat menyayangkan ketika para camat di kota Makassar periode 2017 hingga 2020 itu tidak diseret ke meja hijau.

"Bukti-bukti sudah sangat jelas dengan fakta persidangan sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak memproses secara hukum para camat di 14 Kecamatan Kota makassar periode 2017-2020," tutur Awie.

Ia mengaku, belajar dari beberapa kasus yang belakangan ini ditangani oleh Kejati Sulsel diantaranya kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PDAM kota Makassar dan kasus dugaan korupsi penjualan pasir laut oleh BPKD Kabupaten Takalar.

Di mana, kata Awie, semua yang ikut terlibat bahkan yang telah mengembalikan kerugian negara turut ditersangkakan dan diseret di meja hijau.

"Kami berharap Bapak Kejati Sulsel, Leonard Eben Ezer Simanjuntak jangan ada penanganan kasus yang dibeda-bedakan," Awie menandaskan.