Sukses

Dukung Pemilu 2024 Aman, IPK Sumut Tolak Politik Identitas

Ikatan Pemuda Karya (IPK) Sumatera Utara menolak penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024. Alasannya, politik identitas dapat memecah belah kehidupan bangsa.

Liputan6.com, Medan - Ikatan Pemuda Karya (IPK) Sumatera Utara menolak penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024. Alasannya, politik identitas dapat memecah belah kehidupan bangsa.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua IPK Sumatera Utara, Bastian Panggabean di Kantor Sekretariat DPD IPK Kota Medan pada Kamis (23/2/2023).

“Terhadap potensi ancaman politik identitas, IPK secara tegas menolak,” kata Bastian Panggabean.

Tak hanya politik identitas, kata Bastian, IPK juga menolak keras penyebaran paham radikal dan terorisme.

Bastian membeberkan, pihaknya selama ini terus bekerja sama secara aktif dengan aparat TNI/Polri melakukan sosialisasi tentang nasionalisme dan kebangsaan baik di internal organisasi maupun di masyarakat secara umum.

Menurut Bastian, sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat sehingga tidak gampang terpengaruh oleh provokasi yang dapat menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat seperti isu penggunaan politik identitas dan atau ideologi transnasional yang dapat merusak esksistensi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“IPK melakukan upaya pencegahan bersama aparat TNI/Polri sebagai mitra terdekat dengan melakukan pendekatan ke masyarakat, sosialisasi kepada para anggota dan simpatisannya terkait nasionalisme atau wawasan Pancasila dan Kebangsaan,” ujarnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemilu Aman dan Damai

Hal senada juga disampaikan Ketua DPD IPK Kota Medan, Benny Harianto Sihotang. Ia menolak politik identitas demi terwujudnya Pemilu serentak 2024 yang aman dan damai.

“IPK Kota Medan mendukung terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu serentak 2024 yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Sumut dan khususnya di Kota Medan,” kata Benny.

“Sehingga IPK akan dengan tegas menolak penggunaan politik identitas di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan,” pungkasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.