KPK Limpahkan Perkara Suap Perizinan Nurdin Abdullah ke Pengadilan Tipikor Makassar

Liputan6.com, Makassar Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur, di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021, yang menjerat Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel, Edy Rahmat sebagai terdakwa, Senin (12/7/2021).

Jubir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Makassar, Sibali membenarkan adanya pelimpahan perkara dugaan suap perizinan tersebut ke Pengadilan Tipikor Negeri Makassar.

"Iya tadi kita sudah terima pelimpahannya," kata Sibali via telepon.

Tahapan selanjutnya, kata dia, Ketua Pengadilan Tipikor akan melangsungkan musyawarah untuk penentuan Majelis Hakim yang nantinya akan menyidangkan perkara tersebut.

"Satu atau dua hari lagi nanti saya kabari mengenai siapa- siapa Majelis Hakimnya," ujar Sibali.

Mengenai status penahanan kedua terdakwa, Sibali mengatakan untuk terdakwa Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah tetap ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan terdakwa Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

"Sidangnya juga nanti digelar secara daring," ucap Sibali.

Diketahui dalam perkara dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021, KPK telah menetapkan tiga orang terdakwa masing- masing Agung Sucipto selaku penyuap, Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat selaku penerima suap.

Khusus terdakwa Agung Sucipto perkaranya saat ini sedang berproses di Pengadilan Tipikor Makassar.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Agung disebut sebagai pemberi suap kepada Nurdin Abdullah. Ia diketahui sudah dua kali memberikan uang kepada Nurdin Abdullah sejak awal tahun 2019 hingga awal Februari 2021.

Pertama dengan nilai 150.000 dollar Singapura. Uang tersebut diserahkan Agung Sucipto di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Jalan Sungai Tangka di awal tahun 2019. Kemudian dana kedua, saat operasi tangkap tangan KPK senilai Rp 2 miliar pada awal Februari 2021.

Dana tersebut diduga sebagai uang pelicin dalam hal pemenangan tender hingga pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa kabupaten.

Simak juga video pilihan berikut ini: