Sukses

Jurus Bawaslu Antisipasi Serangan Fajar di Pedalaman Kalimantan Tengah

Bawaslu bekerja sama dengan TNI dan Polri rutin berpatroli di walayah pedalaman Kalimantan Tengah. Hal itu dilakukan demi mengantisipasi serangan fajar di wilayah tersebut.

Liputan6.com, Palangka Raya - Memasuki masa tenang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah secara rutin berpatroli ke wilayah pedalaman. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya politik uang atau yang lebih dikenal dengan sebutan serangan fajar.

"Untuk mengantisipasi terjadinya politik uang, money politics atau yang dikenal dengan istilah serangan fajar, Bawaslu rutin lakukan patroli hingga pedalaman Kalteng," kata Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi di Palangka Raya, Senin, 15 April 2019.

Satriadi menjelaskan bahwa pihaknya juga telah memetakan wilayah-wilayah yang rawan terjadinya serangan fajar. Wilayah tersebut pun akan dijaga ekstra oleh tim yang telah disiapkan sebelumnya.

Selain berpatroli, Bawaslu Kalimantan Tengah juga mengedukasi para calon anggota legislatif agar tidak memberikan serangan fajar demi dipilih oleh masyarakat. Sebagai contoh, terang Satriadi, anggota Bawaslu di Kabupaten Seruyan telah mendatangi rumah ke calon legislatif untuk memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama masa tenang.

"Itu bentuk antisipasi agar tidak melakukan hal yang dilarang selama masa tenang seperti berkampanye dan termasuk antisipasi money politics," ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Anang Revandoko menyebutkan bahwa pihaknya telah mengerahkan sebanyak 4479 personel kepolisian untuk menjaga keamanan Pemilu 17 April 2019 mendatang. Seluruh personel kepolisian itu disebar ke-14 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah.

"Mereka semua diterjunkan untuk menjaga keamanan selama pemilu presiden dan legislatif, untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi ini," ucap Anang saat konferensi pers.  

Di tempat yang sama, Komandan Korem 10,  Kolonel Syaiful Rizal menjelaskan bahwa ada sejumlah kerawanan yang harus diantisipasi saat penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah adanya upaya-upaya beberapa komunitas masyarakat yang ingin merusak keamanan pemilu di beberapa tempat.

"Langkah-langkah yang dilakukan TNI yakni melakukan komunikasi dengan Kapolda Kalteng agar berdialog dengan komunitas-komunitas tersebut. Kita sudah mengimbau agar masyarakat dalam menentukan pilihan karena negara ini milik rakyat," dia mengatakan.

Demi menjaga kemananan Pemilihan Umum ini, Korem 10 teah  menyerahkan sebanyak 2987 personelnya untuk diperbantukan kepada pihak kepolisian.

"Ribuan personel ini sudah kita serahkan ke Bapak Kapolda untuk di BKO," ujarnya.

Saksikan juga video menarik berikut:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.