PPP Tak Lolos ke Senayan, PDIP Singgung Jokowi

Sandiaga Uno Resmi Jadi Kader PPP — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno (tengah) berpose dengan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy hingga Sekjen PPP Arwani Thomafi usai dikenalkan sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jelang Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (14/6/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku khawatir dengan tidak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan ke senayan karena tidak memenuhi parlemen threshold 4 persen.

Menurut dia, PPP merupakan partai politik yang mempunyai peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kata Hasto, PDIP tak ragu memberikan bantuan kepada partai pimpinan Mardiono itu.

"Bahkan pada tahun 2019, Pemilu yang lalu kami diperintahkan oleh Ibu Mega yang memegang amanat Mbah Maimun almarhum untuk membantu PPP karena sejarahnya," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

PDIP, lanjut Hasto tak ingin sejarah partai Ka'bah dihilangkan. Dia menduga, jika PPP benar tak lolos, maka rezim pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi terkena imbasnya.

"Maka kami memberikan solidaritas tertinggi karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah, tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini," ucap Hasto.

Hasto mengingatkan, PPP punya peran yang sangat penting, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, kata dia operasi politik yang luar biasa di Pemilu 2024 tidak lagi dapat diterima norma dan etika.

"Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika moral dan menghilangkan supremasi hukum, yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasaan dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia," ujar dia.

2 dari 3 halaman

Alasan PPP Daftar Sengketa Pileg: 200 Ribu Suara Hilang di 30 Dapil dari 18 Provinsi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi salah satu pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2024. Pendaftaran permohonan diketahui dilakukan pada Sabtu 23 Marer 2024, malam di Mahkamah Konstitusi (MK).

PPP mengungkapkan, alasan menjadi pemohon pada PHPU Pileg 2024 karena merasa kehilangan suara. Jumlahnya, sebanyak 200 ribu di 30 daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di 18 provinsi.

"Gugatannya cukup banyak ada di 18 provinsi tetapi detailnya akan disampaikan oleh tim hukum. Ada sejumlah dapil, kalau nggak salah ada sekitar 30-an dapil ya," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek saat dikonfirmasi awak media, Minggu (24/3/2024).

Awiek memastikan, PPP memiliki alat bukti kuat yang mampu menunjukkan adanya hilangnya ratusan ribu tersebut. Dia menjelaskan, hilangnya suara PPP berjalan cukup teknis. Dari 18 provinsi dengan cakupan 30 dapil per dapilnya ada kehilangan sekitar 3.000 hingga 4.000 suara. Sehingga saat ditotalkan jumlahnya bisa mencapai 200 ribu.

“Karena kita memang didukung alat bukti yang memungkinan berdasarkan tracking kami di dapil-dapil itulah suara PPP hilang itu yang terlacak," ungkap Awiek.

3 dari 3 halaman

Ingin Suara PPP Kembali

Awiek mengatakan, permohonan PHPU partainya ke MK adalah agar 200 ribu suara yang hilang tersebut bisa kembali dan PPP dapat ditetapkan sebagai salah satu partai yang lolos ke Parlemen.

Demi mewujudkan harapan itu, Awiek mengatakan PPP sudah menyiapkan 23 anggota tim hukum dan alat bukti-termasuk saksi relevan yang nanti akan dihadiri di persidangan PHPU 2024.

"Alat bukti tentu, alat bukti yang disyaratkan di UU, yakni terkait dengan data-data kami di TPS, dan juga dibandingkan dengan D hasil, ya, bukti-bukti kepemiluan gitu juga, termasuk juga peristiwa saat terjadi rekapitulasi,” dia menandasi.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil rekap suara nasional yang disahkan KPU RI, PPP memperoleh sebanyak 5.878.777 suara atau 3,87 persen.

Artinya, partai berlambang Ka’bah tersebut tidak lolos parliamentary threshold 4 persen.

Maka dari itu, jika PPP berhasil membuktikan suaranya yang hilang, maka PPP bisa menambah jumlah suaranya dan menembua ambang batas 4 persen.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
PDIP
PPP
Pemilu
MK