Sukses

Aliansi Pejuang Serukan Masyarakat Awasi Setiap Tahapan Proses Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Aliansi Pejuang Pemikir - Pemikir Pejuang menyerukan maklumat Penegakan Demokrasi. Hal ini menyusul kondisi demokrasi Indonesia yang dinilainya memprihatinkan.

Menurut Koordinator Aliansi, Teguh Indrayana, aliansi yang didukung oleh 230 orang elemen masyarakat sipil ini menyerukan empat poin maklumat penegakan demokrasi. Pertama, agar Pemilu 2024 benar-benar dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Kedua, Kami mendesak MK, TNI/POLRI, ASN (Aparatur Sipil Negara), Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), dan seluruh pejabat tinggi negara hingga Kepala Desa bersikap netral, independen/imparsial dan menjaga jarak yang sama terhadap semua kontestan serta perlakuan yang sama terhadap permasalahanyang timbul," ujar dia dikutip Minggu (19/11/2023).

Selain itu, Teguh menambahkan, Aliansi juga mendesak Presiden selaku Kepala Negara segera mengeluarkanperaturan hukum formil yang mengatur tentang netralitas Aparatur Negara yang disertai dengan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran.

"Kami menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat madani (civil society) untuk melakukan pengawasan cermat pada setiap tahap dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024, mengingat Pilpres kali ini penguasa masih memegang kekuasaan namun memiliki konflik kepentingan dengan salah satu kontestan," dia menegaskan.

2 dari 2 halaman

Netralitas di Pemilu 2024

Sementara itu, TPN Ganjar-Mahfud Md juga berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersikap netral, sama seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat negara lainnya yang sudah menyatakan tegas soal netralitas.

Usman mengaku dirinya pernah berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Ahmad Bagja soal penurunan baliho di beberapa daerah.

"Ketua Bawaslu mengatakan bahwa lembaganya kalau bisa menangani pelanggaran apabila ada kesalahan yang sifatnya administrasi. Sedangkan kalau di daerah ada kearifan lokal di mana pimpinan daerah lebih punya posisi soal kebijakan baliho. Meski begitu saya memohon masalah penurunan baliho ini disikapi dengan bijak sesuai netralitas aparat negara," ungkap Usman Tokan.

Usman mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud menginginkan agar masyarakat damai dan bahagia mengikuti pemilu 2024. Sebab, tujuan pemilu adalah untuk kemajuan bangsa dan negara.

Selain itu, dia pun meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan seorang negarawan. Meskipun saat ini pilihan politiknya berbeda dari PDIP, partai yang menaungi Jokowi selama ini, namun Usman berharap Presiden Jokowi tetap netral.

"Walaupun secara pribadi mungkin pilihannya berbeda, perbedaannya di mana barangkali ketika masuk TPS saja. Masuk ke TPS itu semua orang punya hak untuk menentukan pilihannya menggunakan hati nurani. Tentunya bisa dijawab oleh kita semua kalau saya punya saudara menjadi calon bupati tentunya saya pilih. Begitu juga dengan yang lain," ujar Usman.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.