Tak Hadirkan Saksi dan Pengacara Saat Sidang Putuskan Pemilu Ditunda, Ini Alasan KPU

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari angkat suara terkait jalannya persidangan perdata atas gugatan Partai PRIMA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Diketahui, PN Jakpus dalam putusannya meminta menunda tahapan Pemilu 2024 untuk sementara. 

Diketahui, pada saat persidangan, KPU tidak mengirimkan saksi dan menggunakan pengacara selama jalannya persidangan.

Hasyim tidak menampik hal tersebut. Sebab, hal itu tertuang dalam amar putusan yang dapat diakses publik secara transparan.

Melalui penjelasannya, Hasyim beralasan karena apa yang digugat Partai PRIMA bukanlah ranah Pengadilan Negeri sehingga KPU bertindak demikian saat jalannya sidang keperdataan tersebut.

"Gugatan dan sengketa tentang partai politik jalurnya adalah Bawaslu dan PTUN dan dengan demikian demikian ketika perkara dibawa ke ranah gugatan perdata ke PN Jakpus, KPU berpendapat hal tersebut bukan kompetensi PN," tulis Hasyim melalui pesan singkat diterima, Selasa (7/3/2023).

Soal tidak adanya saksi dan pengacara, Hasyim berkeyakinan bahwa KPU adalah pihak yang paling mengetahui dan pelaku utama dalam rangkaian tahapan pendaftaran dan verifikasi partai calon peserta Pemilu. Oleh karenanya, Hasyim merasa kedua hal itu cukup ditangani oleh KPU sendiri.

"KPU tidak menghadirkan saksi dan KPU cukup menghadapi sendiri persidangan tersebut," jelas Hasyim.

Hasyim meluruskan, tidak adanya pengacara dan saksi dalam sidang perdata yang dilayangkan Partai PRIMA bukan bermaksud meremehkan penggugat atau jalannya persidangan.

Hal itu terbukti dari semua tahapan perlawanan Partai Prima mulai dari Bawaslu hingga PTUN semua dihadapi oleh KPU dengan serius dan dibuktikan dengan ditolaknya gugatan Partai PRIMA.

"Kita ini udah digugat bertubi-tubi oleh PPRIMA, jalur Bawaslu, PTUN, dan peradilan umum. Semua kita hadapi. Dari situ KPU serius menghadapi semua gugatan," Hasyim menutup.