PAN menilai usulan Pilkada tanpa wakil kepala daerah layak dipertimbangkan dan dikaji lebih lanjut.

Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pembatasan biaya Pilkada dalam revisi UU Pilkada.

DPR akan menindaklanjuti putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tentang kepala daerah tetap dipilih rakyat.

Fokus pembahasan saat ini tetap pada RUU Pemilu dan belum masuk ke RUU Pilkada.

Mahkamah menyatakan permohonan uji materi perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima.

KPK mengungkap penyelidikan terhadap 11 kepala daerah dan menemukan berbagai modus korupsi yang berkaitan dengan tingginya biaya politik.