KPK mengungkap penyelidikan terhadap 11 kepala daerah dan menemukan berbagai modus korupsi yang berkaitan dengan tingginya biaya politik.

Pilkada lewat jalur DPRD kini menjadi diskursus publik. Menurut sebagian pihak, cara pemilihan tersebut dapat menekan biaya politik yang tinggi.

Biaya Pilkada dinilai terlalu besar mencapai Rp76 triliun dan catatan KPK perihal kepala daerah yang terjerat korupsi, Pilkada tidak langsung jadi pertimbangan.

Wacana perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai aktivis perlu dipertimbangkan secara serius, dengan mempertimbangkan mahalnya biaya politik.

Lembaga Ketahanan Nasional tengah melakukan kajian komprehensif terhadap sistem pemilihan kepala daerah, termasuk wacana pengembalian mekanisme pemilihan dari langsung ke DPRD.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan usulan penerapan e-voting layak dikaji untuk memperbaiki proses pemilu, termasuk Pilkada.