Mengapa Satu Data Indonesia Belum Pernah Benar-Benar Ada

Liputan6.com, Jakarta - Transformasi digital Indonesia telah menjadi agenda nasional selama lebih dari satu dekade. Pemerintah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, Pusat Data Nasional (PDN), hingga pengembangan kecerdasan buatan (AI) di sektor publik. Anggaran negara pun terus dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur digital.

Namun, satu pertanyaan mendasar masih relevan: mengapa Satu Data Indonesia belum benar-benar terwujud?

Jawabannya tidak terletak pada kurangnya teknologi, melainkan pada lemahnya tata kelola data.

Infrastruktur Digital Bertambah, Integrasi Data Belum Terwujud

Selama ini, transformasi digital kerap diukur dari pembangunan fisik, seperti pusat data baru, jaringan internet yang semakin luas, atau banyaknya aplikasi layanan publik. Padahal, digitalisasi bukan sekadar membangun server, melainkan memastikan seluruh data pemerintah saling terhubung dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Faktanya, data pemerintah masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga dengan standar yang berbeda. Definisi mengenai data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perpajakan, hingga bantuan sosial masih kerap berbeda sehingga menghasilkan angka yang tidak sama untuk objek yang sama.

Kondisi ini tercermin dalam Evaluasi SPBE Nasional 2024 yang menunjukkan indeks SPBE Indonesia mencapai 3,07 atau berkategori Baik. Namun, pada aspek layanan berbagi pakai data, banyak instansi pemerintah masih berada pada tingkat kematangan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa interoperabilitas data belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, implementasi Satu Data Indonesia juga belum merata. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), masih banyak instansi yang belum memiliki standar metadata, kode referensi, dan mekanisme pertukaran data yang seragam.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi digital Indonesia bukan lagi terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada kemampuan menyatukan tata kelola data lintas sektor.

Selama bertahun-tahun, setiap kementerian dan lembaga membangun sistem informasinya sendiri sesuai kebutuhan organisasi. Akibatnya, lahirlah beragam basis data yang berjalan secara terpisah (data silos).

Kondisi tersebut membuat proses pertukaran informasi menjadi lambat, memerlukan validasi berulang, bahkan kerap memunculkan perbedaan data ketika digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan publik. Dampaknya tidak hanya menurunkan efisiensi birokrasi, tetapi juga meningkatkan biaya administrasi dan memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

Di era ekonomi digital dan kecerdasan buatan, interoperabilitas data merupakan prasyarat utama bagi pemerintahan modern.

OECD menegaskan bahwa sektor publik berbasis data (data-driven public sector) hanya dapat terwujud apabila seluruh instansi menggunakan standar data yang sama, memiliki mekanisme berbagi data yang aman, serta menerapkan tata kelola yang menjamin kualitas dan akuntabilitas informasi.

Tanpa fondasi tersebut, pembangunan pusat data hanya akan menghasilkan konsolidasi infrastruktur, bukan konsolidasi pengetahuan. Dengan kata lain, Indonesia mungkin memiliki lebih banyak server dan aplikasi, tetapi belum memiliki satu ekosistem data nasional yang benar-benar mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis bukti.

Serangan PDNS Menunjukkan Fondasi Digital Masih Rapuh

Kelemahan tersebut semakin nyata ketika Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diserang ransomware pada Juni 2024.

Akibat insiden tersebut, lebih dari 280 instansi pemerintah terdampak dan ratusan layanan publik mengalami gangguan, termasuk layanan keimigrasian.

Pemerintah juga mengakui bahwa sebagian data belum memiliki sistem pencadangan (backup) yang memadai sehingga proses pemulihan berlangsung cukup lama.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan semata ancaman siber, melainkan juga lemahnya manajemen risiko digital.

Dalam tata kelola data modern, keamanan bukan hanya soal memasang firewall atau antivirus. Keamanan juga mencakup redundansi sistem, pencadangan berkala, pemulihan bencana (disaster recovery), audit keamanan, hingga kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO 27001.

Ketika salah satu komponen tersebut tidak berjalan, seluruh layanan publik dapat lumpuh hanya karena satu titik kegagalan.

Satu Data Tidak Cukup dengan Menyatukan Server

Banyak negara telah membuktikan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh besarnya pusat data, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan informasi lintas lembaga.

Estonia, misalnya, mengembangkan sistem X-Road yang memungkinkan berbagai institusi pemerintah saling bertukar data secara aman tanpa harus menyimpan seluruh data di satu tempat. Singapura membangun platform digital pemerintah dengan prinsip interoperabilitas sehingga setiap instansi menggunakan standar data yang sama.

Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi antarlembaga, kualitas data, ego sektoral, hingga perbedaan sistem informasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Akibatnya, yang terjadi baru sebatas konsolidasi infrastruktur, bukan konsolidasi pengetahuan negara.

Data Berkualitas Adalah Bahan Bakar Kecerdasan Buatan

Di era kecerdasan buatan (AI), kualitas data menjadi faktor yang paling menentukan.

Laporan IBM Global AI Adoption Index menunjukkan bahwa kualitas data merupakan salah satu hambatan terbesar dalam implementasi AI di berbagai organisasi.

Model AI hanya mampu menghasilkan rekomendasi yang akurat apabila data yang digunakan lengkap, konsisten, mutakhir, dan bebas dari duplikasi.

Bagi pemerintah, data yang terintegrasi memungkinkan deteksi dini terhadap kemiskinan, stunting, penyebaran penyakit, potensi kebocoran pajak, hingga efektivitas program bantuan sosial.

Sebaliknya, apabila data masih terfragmentasi, kebijakan publik berisiko dibangun di atas informasi yang tidak utuh.

Karena itu, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar Pusat Data Nasional. Yang diperlukan adalah National Intelligence Platform, yakni ekosistem data dengan standar metadata yang seragam, dapat dipertukarkan secara aman, diaudit secara berkala, serta mampu menghasilkan analisis strategis bagi pemerintah.

Saatnya Mengukur Transformasi Digital dari Kualitas Keputusan

Keberhasilan pembangunan digital tidak lagi seharusnya diukur dari jumlah aplikasi pemerintah, kapasitas penyimpanan data dalam petabyte, atau banyaknya gedung pusat data yang dibangun.

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa cepat pemerintah mampu mengambil keputusan berbasis data yang akurat, seberapa tangguh layanan publik tetap berjalan ketika terjadi gangguan, dan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara menjaga data mereka.

Insiden PDNS semestinya menjadi titik balik pembangunan digital Indonesia. Fokus pembangunan perlu bergeser dari proyek infrastruktur menuju pembangunan tata kelola data nasional yang terintegrasi, keamanan siber berlapis, audit independen, serta budaya berbagi data lintas kementerian dan lembaga.

Pada akhirnya, bangsa yang maju bukanlah bangsa yang memiliki pusat data terbesar, melainkan bangsa yang mampu mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kesejahteraan.

Selama fondasi tata kelola data belum dibangun secara utuh, cita-cita Satu Data Indonesia akan tetap menjadi visi yang indah, tetapi belum sepenuhnya menjadi kenyataan.

Oleh: Mubasyier Fatah, Praktisi Keamanan Siber dan Bendahara Umum Pimpinan Pusat Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU)