Kepala BSKDN Kemendagri Dorong Perguruan Tinggi Jadi Mitra Strategis Pemda dalam Kebijakan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih berkualitas dan tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Yusharto saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” yang digelar Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Yusharto menyebut, perguruan tinggi memiliki kekuatan pada kapasitas riset, analisis ilmiah, dan pengembangan pengetahuan sehingga dapat membantu Pemda menyusun kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy).

“Dukungan dari perguruan tinggi sangat penting, khususnya untuk bersama-sama pemerintah daerah memajukan layanan kesehatan, layanan sosial, dan urusan wajib dengan layanan dasar lainnya,” ujar Yusharto.

Kemendagri, kata Yusharto, akan terus membuka ruang kolaborasi dengan kampus untuk menghadirkan kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan di daerah.

Tantangan Implementasi Kebijakan di Daerah

Dalam paparannya, Yusharto menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, seperti disparitas pembangunan antarwilayah, rendahnya partisipasi publik, keterbatasan data yang akurat, serta koordinasi lintas lembaga yang belum optimal.

Menurutnya, data kependudukan harus menjadi basis utama dalam perumusan kebijakan nasional maupun daerah.

“Data kependudukan menjadi baseline untuk pengelolaan unsur pembangunan lain yang disiapkan secara nasional,” jelasnya.

Ia juga menilai mahasiswa, terutama generasi Z punya peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memperkuat partisipasi publik dan menghasilkan gagasan kebijakan yang implementatif.

Selain itu, Yusharto menekankan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan di daerah. Meski jumlahnya meningkat, kemampuan aparatur dalam analisis data, penyusunan policy brief, hingga evaluasi kebijakan masih perlu diperkuat.

“Beberapa provinsi sudah menjadi role model dalam peningkatan kapasitas analis kebijakan, dan kami berharap upaya itu dapat dioptimalkan di seluruh wilayah,” ujarnya.

Perkuat Jejaring Kebijakan Berbasis Kolaborasi

BSKDN memastikan akan terus membangun jejaring kebijakan melalui seminar, lokakarya, FGD, serta rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kalangan akademisi.

“Berbagai kegiatan dapat kita desain bersama untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi,” pungkas Yusharto.

Melalui penguatan kolaborasi ini, Kemendagri berharap kebijakan publik di seluruh daerah dapat semakin relevan, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.