Prudential Salurkan Rp 10 Miliar Bantu Sejahterakan Warga Desa

Yang berbeda dengan tahap sebelumnya, di tahap kedua ini, Program Desa Maju Prudential juga akan merenovasi fasilitas pendidikan di 2 sekolah, termasuk laboratorium komputer, toilet sekolah, perpustakaan, dan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Program Desa Maju Prudential merupakan salah satu dari sejumlah besar inisiatif yang kami lakukan dan berdampak langsung dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dengan total valuasi yang didistribusikan untuk tahap pertama dan kedua mencapai hampir Rp 10 miliar. Untuk itulah, kami berkomitmen untuk terus melanjutkan sekaligus memperluas cakupan program ini," lanjut Dhany.

Program Desa Maju Prudential dimulai sejak 2 tahun lalu dan mengumpulkan total donasi sebesar Rp2 miliar melalui partisipasi masyarakat melalui event PRURide Indonesia 2021 Virtual Ride.

Pada event tersebut, Prudential Indonesia telah mendonasikan sebesar Rp2.600 untuk setiap kilometer yang dicapai oleh masing-masing peserta untuk mendukung perbaikan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Desa Mauk.

Selain acara serah terima program tahap pertama dan peresmian tahap kedua, Prudential Indonesia juga mengadakan kegiatan edukasi pengelolaan keuangan dasar bagi para tokoh masyarakat di Desa Mauk.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan warga setempat, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan keluarga dan akan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri keuangan non-bank (IKNB) sebesar Rp 2.839 triliun di akhir 2021. Angka ini meningkat cukup tinggi jika dibandingkan saat 2017 yang masih di angka Rp 2.200 triliun.

Sedangkan nilai investasi IKNB sejak 2017 mencatat naik dari Rp 1.000 triliun menjadi Rp 1.724 triliun di akhir 2021. 

Secara sektoral dan dalam jangka waktu yang sama, aset asuransi meningkat dari Rp 832 triliun menjadi Rp 982,8 triliun. Aset lembaga pembiayaan meningkat dari Rp 556,9 triliun menjadi Rp 583,5 triliun dan aset Dana Pensiun meningkat dari Rp 262,3 triliun menjadi Rp 329,6 triliun.

Dalam mendorong kinerja positif, OJK berupaya menuntaskan program transformasi Industri Keuangan Non-Bank yang telah dimulai sejak 2018. Hal ini untuk semakin memperkuat pengaturan dan pengawasan industri yang terdiri dari banyak sektor usaha jasa keuangan itu.

“Sampai saat ini (transformasi IKNB) sudah on track sesuai rencana seperti implementasi pengawasan risk based supervision (RBS) dan pemisahan untuk pengawasan serta pemeriksaan khusus sudah dibentuk untuk memisahkan penanganan supaya lebih fokus,” kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Riswinandi, Medan, Sabtu (26/3/2022).

Menurut Riswinandi, beberapa program sudah dalam proses finalisasi seperti menyelesaikan aturan fintech lending yang sudah proses harmonisasi dan diharapkan segera selesai. Transformasi IKNB telah dilakukan sejak 2018 setelah melihat gap analysis hasil dari evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan dibandingkan dengan industri perbankan dan pasar modal.

Selanjutnya pada 2019, mulai dilakukan penyempurnaan pengaturan prudential, pengawasan risk based supervision (RBS), infrastruktur sistem informasi pengawasan (SIP) IKNB, early warning system (EWS) dan penataan organisasi IKNB.

Kemudian di 2020, dilakukan penguatan infrastruktur pengawasan IKNB (SIP IKNB, monitoring dashboard portfolio efek, EWS), penguatan SDM, dan pembentukan satker pengawasan khusus IKNB.

“Sekarang setelah ada dashboard ini, setiap saat OJKsebagai pengawas IKNB dengan dukungan pengawas pasar modal secara real time bisa melihat perkembangan investasi efek di perusahaan asuransi dan dana pensiun sehingga dengan cepat kita bisa deteksi dan minta penjelasan. Ini early warning system bagian dari transformasi IKNB yang membuat pengawasannya lebih optimal,” kata Riswinandi.

Di tahun 2021, transformasi IKNB berlanjut dengan penguatan peraturan seperti exit policy tindakan pengawasan, Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi (MRTI) serta Konsolidasi Pengawasan dan Optimalisasi Peran Sistem Informasi Pengawasan. Sementara di 2022, OJK terus melakukan penguatan pengawasan IKNB.

Riswinandi menjelaskan tahapan transformasi IKNB meliputi penguatan kerangka pengaturan antara lain dengan penguatan regulasi manajemen risiko, penyempurnaan mekanisme penilaian tingkat kesehatan IKNB, penetapan status pengawasan yang lebih tegas, penguatan pengaturan per sektor termasuk penyempurnaan regulasi fintech lending.

Tahap berikutnya adalah penyempurnaan mekanisme pengawasan melalui pendekatan kepatuhan pengawasan yang meliputi aspek kelembagaan, prinsip kehati-hatian, manajemen operasional, pelaporan dan sistem informasi, penyelenggaraan usaha dan aspek kesesuaian prinsip syariah. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan pengawasan berbasis risiko.