Cegah Kebakaran Gambut Berulang, BPGMN Andalkan Sains dan Pemetaan Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan pengelolaan gambut menjadi salah satu fokus utama lembaga yang dipimpinnya. Upaya ini untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang saat musim kemarau panjang.

Dia menjelaskan, kebakaran gambut yang kerap terjadi saat kemarau ekstrem dan fenomena El Nino perlu ditangani agar tidak mengganggu kehidupan maupun kesehatan masyarakat. Menurut Satyawan, arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mengurangi risiko kebakaran.

"Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan," kata Satyawan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Selain pengelolaan gambut, BPGMN bertugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kebakaran atau kerusakan. Upaya tersebut bertujuan mengembalikan fungsi ekosistem agar dapat berjalan dengan baik.

Satyawan juga menekankan pentingnya dukungan sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengetahui kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran. BPGMN akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, dan sosial ekonomi hingga tenaga ahli mangrove.

"Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menangani karhutla. Menurut dia, BPGMN merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam penanganan karhutla sehingga koordinasi dengan berbagai pihak perlu diperkuat.

"Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla," tuturnya.

Sriyanto juga menekankan pentingnya mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan sejak dini. Hasil identifikasi tersebut kemudian perlu dianalisis untuk melihat korelasi dan menyusun proyeksi sebagai dasar penentuan langkah penanganan.

Dia mencontohkan tinggi muka air gambut sebagai salah satu indikator yang perlu dipantau untuk mengantisipasi risiko kebakaran.

"Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat," pungkas Sriyanto.