Guru Besar Undip Sebut Geothermal Gunung Ungaran Ramah Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta - Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah Kabupaten Semarang, berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Selain membuka lapangan kerja dalam beberapa tahap pembangunan, proyek tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan pendapatan daerah.

Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Eng. Agus Setyawan, mengatakan manfaat ekonomi pengembangan panas bumi atau geothermal dapat dirasakan sejak tahap prakonstruksi, konstruksi, hingga pembangkit memasuki fase produksi.

"Prakonstruksi ini kemungkinan menyerap tenaga kerja yang banyak. Pembangunan jalan dan pembangunan PLTP-nya akan banyak menyerap tenaga kerja. Saat konstruksi pembangunan PLTP-nya nanti juga banyak melibatkan masyarakat," kata Agus dalam diskusi bertema Panas Bumi, Mitos dan Sains di Joglo Ponpes Al Itqon, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang, Minggu (11/10/2026) malam.

Menurut Agus, masyarakat setempat perlu memanfaatkan peluang tersebut sejak awal. Keterlibatan warga, kata dia, tidak hanya sebatas menjadi tenaga kerja, tetapi juga dapat mencakup pengembangan usaha lokal yang berkelanjutan ketika pembangkit mulai beroperasi.

Dia mendorong masyarakat aktif menyampaikan kebutuhan dan usulan kepada pengembang. Hal itu dapat berupa dukungan bagi kegiatan ekonomi lokal, penyediaan kebutuhan operasional pembangkit, hingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Agus mencontohkan peternakan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sektor yang berpotensi memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi PLTP. Dengan dukungan yang tepat, usaha masyarakat dapat berkembang dan menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan pembangkit.

Selain itu, dia menilai pengembangan panas bumi perlu diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah sekitar. Perguruan tinggi juga dinilai dapat berkontribusi melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait energi panas bumi.

"Pengembangan sumber daya manusia juga membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian mengenai energi panas bumi," ujarnya.

Dengan demikian, masyarakat lokal diharapkan tidak hanya menjadi penerima dampak pembangunan, tetapi juga memiliki kompetensi untuk terlibat dalam pengelolaan energi geothermal.

Di sisi lain, Agus mengingatkan pengembangan energi panas bumi harus memperhatikan keberadaan situs bersejarah dan kawasan cagar budaya. Dia secara khusus menyoroti Candi Gedong Songo yang menjadi perhatian masyarakat dalam pembahasan rencana pengembangan geothermal di wilayah tersebut.

"Saya sangat sepakat dan sangat mendukung Candi Gedong Songo tidak boleh diganggu gugat. Apa pun yang terjadi, jangan pernah mengganggu cagar budaya," tegasnya.

Dia menilai perlindungan cagar budaya harus menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam pelaksanaan proyek energi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian mempertanyakan urgensi pembangunan PLTP di Jawa Tengah. Menurut dia, penambahan pembangkit baru perlu dikaji berdasarkan kebutuhan listrik dan kondisi pasokan di masing-masing daerah.

Fahmi mengatakan, berdasarkan riset Walhi, pasokan listrik di Jawa Tengah telah mengalami surplus. Dia menyebut kapasitas pembangkit yang beroperasi di provinsi tersebut mencapai sekitar 8.000 megawatt (MW), sedangkan beban puncak kebutuhan listrik sekitar 5.200 MW.

Dengan perhitungan tersebut, Fahmi menyebut terdapat surplus pasokan sekitar 2.800 MW. Menurut dia, kondisi ini perlu menjadi pertimbangan sebelum pemerintah mendorong pembangunan pembangkit baru dalam jumlah besar.

Dia menilai penambahan pembangkit ketika pasokan listrik berlebih berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi, terutama apabila kapasitas yang tersedia tidak terserap secara optimal.

"PLN harus membeli listrik dari pembangkit yang beroperasi, sementara sebagian pasokan yang tersedia tidak terserap sesuai kapasitasnya," sebutnya.

Fahmi juga menyoroti rencana pengembangan sejumlah pembangkit baru di Jawa Tengah, mulai dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), panas bumi, hingga pembangkit listrik tenaga gas. Secara keseluruhan, dia memperkirakan kapasitas pembangkit baru yang diproyeksikan di provinsi tersebut dapat mencapai sekitar 1.200–1.500 MW.

Menurut dia, tambahan kapasitas tersebut perlu disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan listrik masyarakat.

Fahmi menambahkan, persoalan akses listrik masih ditemukan di sejumlah wilayah, salah satunya Karimunjawa. Namun, kebutuhan listrik di wilayah kepulauan itu, menurut dia, dapat dipertimbangkan melalui pemanfaatan energi surya atau pembangkit listrik tenaga diesel sesuai kondisi setempat.

Selain persoalan pasokan listrik, Fahmi mengatakan penolakan Walhi terhadap sejumlah proyek geothermal juga berkaitan dengan potensi dampak lingkungan dan konflik agraria.

Dia mencontohkan kondisi di kawasan Dieng yang menurutnya menunjukkan persoalan terkait pelepasan kawasan serta potensi konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi pengembangan panas bumi.

Fahmi menilai persoalan tersebut berkaitan dengan keadilan bagi warga, terutama ketika pembangunan proyek membutuhkan lahan milik masyarakat.

“Ketika masyarakat menolak tanahnya dijual, namun karena ini proyek berstatus Proyek Strategis Nasional, mau tidak mau mereka harus mau. Kalau tidak mau, konsinyasi di pengadilan,” katanya.

Dia juga menyoroti besarnya biaya investasi pengembangan panas bumi. Menurut Fahmi, pengeboran satu sumur geothermal membutuhkan biaya besar, tetapi tidak menjamin hasilnya sesuai dengan perkiraan awal.

Karena itu, dia menilai kelayakan pengembangan proyek geothermal perlu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, selain kebutuhan energi dan kapasitas pasokan listrik.