KPK Tegaskan Berwenang Buat Kajian Parpol: Murni untuk Pencegahan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan kajian pencegahan korupsi pada partai politik (parpol), termasuk dalam aspek tata kelola yang telah dikaji oleh Direktorat Monitoring.

"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK tetap berwenang melakukan kajian untuk mencegah terjadinya korupsi," tutur Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin kepada wartawan, dikutip Sabtu (25/4/2026), seperti dilansir dari Antara.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beragam tanggapan dari legislator dan politisi terhadap rekomendasi KPK terkait tata kelola partai politik.

Aminudin menegaskan, seluruh rekomendasi yang disampaikan, termasuk usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode, murni bertujuan untuk pencegahan korupsi.

"Murni untuk pencegahan saja karena dengan adanya batasan waktu akan mendorong proses rekrutmen dan kaderisasi internal partai lebih transparan dan akuntabel," jelas dia.

Senada dengan itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa kajian tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi yang menjadi tugas lembaga antirasuah.

"Kajian yang dilakukan oleh KPK adalah dalam rangka pencegahan korupsi. Tentu itu adalah tugas dan fungsi yang dimiliki oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Budi.

Dia menyebut, tata kelola partai politik memiliki peran strategis karena menjadi pintu awal dalam proses pembentukan pejabat publik hingga tingkat nasional.

"Hasil kajian itu menjadi sebuah rekomendasi perbaikan. Ya harapannya nanti dilakukan tindak lanjut untuk kemudian kita sama-sama menutup ruang-ruang yang memang menjadi pemicu timbulnya suatu tindak pidana korupsi," Budi menandaskan.

Sebelumnya, Direktorat Monitoring KPK telah melakukan kajian terhadap tata kelola partai politik dan menghasilkan sejumlah usulan untuk mencegah praktik korupsi di sektor tersebut.

Kajian tersebut dilatarbelakangi temuan bahwa proses kaderisasi partai politik belum berjalan optimal. Kondisi ini memicu munculnya biaya masuk bagi individu yang ingin menjadi kader hingga maju dalam pemilihan umum.

Untuk itu, KPK mengusulkan perbaikan sistem kaderisasi guna menekan biaya politik, sekaligus mencegah praktik “pengembalian modal” oleh kader yang telah mengeluarkan biaya tertentu untuk masuk ke partai.

Selain itu, KPK juga mengusulkan pengelompokan anggota partai menjadi tiga tingkat, yakni anggota muda, madya, dan utama.

Dalam usulannya, KPK menyarankan agar calon anggota DPR berasal dari kader utama partai, sementara calon anggota DPRD provinsi berasal dari kader madya.

Adapun untuk calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala dan wakil kepala daerah, diusulkan berasal dari sistem kaderisasi partai dengan masa keanggotaan tertentu.

Sebagai bagian dari penguatan kaderisasi, KPK turut mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua periode masa kepengurusan.