Pemerintah Pastikan Penanganan Dugaan Keracunan MBG di Jakarta Timur Optimal dan Transparan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan penanganan dugaan keracunan makanan yang menimpa 72 siswa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berjalan cepat dan terkoordinasi.

Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menyatakan telah melakukan pemeriksaan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa. Hasil awal menunjukkan fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Sebagai tindak lanjut, operasional SPPG Pondok Kelapa dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.

“SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas, karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), belum memenuhi standar," ujar Nanik Sudaryati Deyang.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung memantau kondisi siswa yang dirawat di fasilitas kesehatan, termasuk di RSKD Duren Sawit. Ia memastikan sebagian besar siswa dalam kondisi stabil.

“Kami bergerak cepat untuk memastikan kondisi para siswa yang terdampak segera tertangani dengan baik,” ujar Pramono.

Gejala yang dialami siswa meliputi demam, mual, muntah, dan diare yang merupakan indikasi umum keracunan makanan. Penanganan cepat oleh tenaga medis disebut mampu meminimalkan risiko komplikasi.

Terkait penyebab kejadian, pemerintah menyebut dugaan awal mengarah pada salah satu menu MBG, yakni spageti. Namun, penyebab pasti masih menunggu hasil uji laboratorium.

Pemerintah menegaskan proses investigasi dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pihak guna memastikan akurasi data dan akuntabilitas hasil.

Dalam penanganan, seluruh biaya perawatan siswa dijamin pemerintah. Peserta yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional mendapatkan pembiayaan penuh, sementara siswa lainnya tetap difasilitasi untuk memperoleh layanan kesehatan.

Sebagai langkah evaluasi, pemerintah akan melakukan perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, terutama pada aspek keamanan pangan, distribusi makanan, dan standar penyajian.

Pemerintah menegaskan keselamatan peserta menjadi prioritas utama serta berkomitmen menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka kepada publik.