Pemprov DKI Ingatkan Pendatang Baru: Minimal Punya Keahlian dan Tempat Tinggal yang Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau pendatang baru mempersiapkan diri secara matang sebelum datang ke ibu kota usai Lebaran 2026. Pendatang diharapkan memiliki keterampilan dan keahlian kerja agar lebih siap bersaing dan mendapatkan pekerjaan di Jakarta.

“Untuk para pendatang baru sebaiknya mempersiapkan diri minimal memiliki keterampilan atau keahlian yang dapat menunjang kehidupannya di Jakarta,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto kepada Liputan6.com, Selasa (31/3/2026).

Denny menyatakan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin datang untuk berkontribusi.

“Sebagai Kota global dan Pusat Perekonomian Nasional, Jakarta bersifat terbuka bagi para pendatang yang mempunyai niat baik ikut membangun Jakarta,” ujar Denny.

Selain keterampilan, pendatang juga diminta untuk tertib administrasi kependudukan (Adminduk). Pendatang diminta memiliki tempat tinggal yang jelas sebelum datang ke Jakarta, baik di rumah kerabat, keluarga, maupun melalui sewa atau kontrak.

“Memiliki jaminan alamat tempat tinggal yang jelas di Jakarta baik itu alamat rumah kerabat, keluarga atau sewa/kontrak,” ujarnya.

Denny juga mengingatkan, agar penting bagi pendatang untuk melapor kepada pengurus lingkungan setempat sesaat setelah tiba di Jakarta.

“Melaporkan kedatangannya kepada RT RW setempat 1x24 jam pertama,” katanya.

Untuk memastikan pendataan penduduk berjalan optimal, Dinas Dukcapil DKI akan menggelar layanan jemput bola bagi pendatang baru. Kegiatan ini berlangsung mulai 1 hingga 20 April 2026 dan menyasar Pos RW di seluruh wilayah.

“Mulai tanggal 1 April sampai 20 April 2026 Disdukcapil bersama jajaran akan melaksanakan sosialisasi dan layanan adminduk jemput bola ke Pos RW,” ujar Denny.

Dia menjelaskan, layanan tersebut merupakan kolaborasi antara Dukcapil dengan pemerintah kota/kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan untuk memberikan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan bagi pendatang baru.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan data kependudukan di Jakarta tetap akurat dan mutakhir, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik, khususnya dalam penyediaan layanan dasar oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Sehingga bisa digunakan sebagai bahan kebijakan dalam memberikan pelayanan dasar oleh Pemprov DKI Jakarta,” kata Denny.