Efisiensi MBG Dipangkas Jadi 5 Hari, DPR: Hemat Rp40 Triliun Bisa Dialihkan ke Subsidi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana melakukan efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2026. Menteri Keuangan Purbaya Indra Setiawan menyampaikan, salah satu langkah yang akan diambil adalah mengurangi frekuensi pemberian MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp40 triliun.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menyatakan dukungannya. Ia menilai langkah efisiensi memang diperlukan di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak pada kondisi fiskal negara.

“Hasil efisiensi ini bisa dialihkan ke program lain, misalnya untuk menahan dampak gejolak harga minyak guna memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Pulung.

Pulung juga mengapresiasi target ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program MBG. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kondisi objektif kesehatan fiskal negara.

“Hanya saja tetap harus mempertimbangkan kondisi objektif kesehatan fiskal kita,” katanya.

Selain soal efisiensi, Pulung menyoroti kualitas makanan dalam program MBG. Ia mengungkapkan adanya temuan di lapangan, di mana sebagian siswa menerima makanan ultra proses yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan negatif dalam jangka panjang.

Ia menegaskan, pengawasan dari Badan Gizi Nasional perlu diperketat, khususnya dalam operasional dapur MBG.

“Buat apa ada dapur jika bahan makanan yang diberikan ke masyarakat berupa biskuit dan susu kotak?” cetusnya.

Lebih lanjut, Pulung menilai keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengawasi jalannya program tersebut. Ia mendorong agar BGN membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan.

“BGN harus mengajak masyarakat untuk mengawasi. Jangan malah orang yang melaporkan makanan buruk, diintimidasi,” ujarnya.

Menurutnya, program besar dan masif seperti MBG tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa pengawasan bersama. Pemerintah pun diharapkan terbuka terhadap masukan dan terus melakukan perbaikan.

“Terima semua masukan dan lakukan perbaikan terus menerus,” pungkasnya.