DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi Usul Inisiatif

Liputan6.com, Jakarta - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai usul inisiatif DPR.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPR sepakat dengan penetapan RUU tersebut.

"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir, disusul dengan ketukan palu sidang.

Dalam draf RUU tersebut, DPR mengusulkan sejumlah pengaturan terkait perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk pemberian hak jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga (PRT).

Selain itu, perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) dilarang memotong upah atau memungut biaya dalam bentuk apa pun dari calon PRT maupun PRT. P3RT juga tidak diperkenankan menempatkan PRT pada badan usaha atau lembaga lain yang bukan pemberi kerja perseorangan.

Beberapa poin yang menjadi substansi utama dalam RUU ini antara lain:

1. Perlindungan pekerja rumah tangga berasaskan kekeluargaan, perlindungan, penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum.
2. Perekrutan PRT dapat dilakukan secara langsung oleh pemberi kerja maupun tidak langsung melalui perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT).
3. Perjanjian kerja tertulis diwajibkan bagi PRT yang direkrut secara tidak langsung melalui P3RT.
4. Perekrutan melalui P3RT dapat dilakukan secara luring maupun daring menyesuaikan perkembangan teknologi.
5. PRT berhak mendapatkan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Calon PRT berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun perusahaan penempatan PRT.
7. Pelatihan tersebut juga mencakup pemahaman mengenai norma sosial dan budaya di tempat bekerja guna menjaga hubungan sosiokultural antara PRT dan pemberi kerja.
8. P3RT harus berbadan hukum dan memiliki izin usaha dari pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. P3RT dilarang memotong upah atau memungut biaya dari calon PRT maupun PRT serta tidak boleh menempatkan PRT pada badan usaha atau lembaga selain pemberi kerja perseorangan.
10. Mediator dapat mengeluarkan keputusan terkait perselisihan upah antara pemberi kerja dan PRT yang bersifat final dan mengikat.
11. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan RT/RW untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap PRT.