Kolaborasi Kemenhut dan Kemenbud Ingatkan Pentingnya Pengelolaan SDA hingga Pelestarian Budaya

Liputan6.com, Jakarta - Kemenhut atau Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) resmi menyepakati kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026.

Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dengan pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

Penandatanganan kesepakatan ini menjadi langkah strategis guna menyelaraskan pengelolaan SDA dengan pelestarian nilai-nilai budaya di tengah masyarakat.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, hutan tidak hanya merupakan bentang ekosistem, tetapi juga bentang budaya. 

Oleh karena itu, salah satu amanat dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menetapkan 366 ribu hektare lahan sebagai hutan adat yang diberikan aksesnya kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA). 

Pemerintah juga menargetkan percepatan penetapan hutan adat hingga 1,4 juta hektare dalam empat tahun ke depan.

Ia menegaskan bahwa saat ini, menjaga hutan merupakan hal yang harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, hutan merupakan warisan untuk generasi di masa depan.

"Dalam konteks itu kami yakin bahwa menjaga hutan sama dengan menjaga budaya dan kekayaan Indonesia," ujar Raja Juli dilansir dari laman resmi Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI).

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam memastikan pengelolaan hutan berjalan berkelanjutan sekaligus menghormati nilai-nilai budaya masyarakat adat. 

Melalui kesepakatan ini, diharapkan upaya pelestarian lingkungan dan budaya dapat berjalan seiring serta memberi manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon dalam sambutannya mengutip Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

"Jadi sangat kuat dan spesifik tugasnya. Saya kira negara di sini bukan hanya Kementerian Kebudayaan, tetapi kita semua, mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sampai tingkat bawah sekalipun, juga swasta itu mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia," terang dia.

Menurutnya, sinergi antara pengelolaan SDA dan pelestarian budaya menjadi langkah penting agar pembangunan tidak mengabaikan identitas serta kearifan lokal masyarakat.

Pelestarian hutan tidak hanya berkaitan dengan menjaga ekosistem, namun juga mempertahankan identitas budaya dan pengetahuan lokal yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia.

Penandatanganan kesepakatan ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kehutanan, namun juga merupakan rangkaian kerja sama Kementerian Kebudayaan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap akan lahir inisiatif-inisiatif baru yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia sekaligus memperkuat identitas budaya nasional.

Kesepakatan ini juga menjadi langkah awal untuk mendorong berbagai program terpadu antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Dengan kerja sama yang kolaboratif antar kementerian ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan warisan budaya sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, serta pengelolaan hutan tidak hanya berorientasi pada lingkungan, tetapi juga mendukung pelestarian budaya dan kesejahteraan masyarakat sekitar.