Kerugian Negara Akibat Korupsi Kuota Haji Capai Rp 622 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - KPK menyebutkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024 dengan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mencapai Rp622 miliar.

"Pada pokoknya dalam perkara tindak pidana korupsi a quo telah mengakibatkan terjadi kerugian negara senilai Rp 622.090.207.166," kata Tim Biro Hukum KPK, Indah Oktianti dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Dia menyebutkan secara jelas terhadap pidana korupsi terkait kuota haji merupakan perkara tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat 1 huruf d UU KPK, yaitu menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Dalam jawabannya, KPK menyebutkan, penetapan Gus Yaqut sebagai tersangka dalam kasus kuota haji sudah sesuai prosedur hukum karena sudah memenuhi syarat minimal dua alat bukti sah. Bahkan, lebih dari 40 orang telah dimintai keterangannya sesuai Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Yaqut Cholil Qoumas.

Kemudian, Tim Hukum KPK menambahkan, penetapan tersangka Gus Yaqut telah melalui serangkaian proses pengumpulan data, informasi, keterangan dan petunjuk sehingga syarat kecukupan bukti melalui dua alat bukti telah terpenuhi.

Adapun terhadap dalil permohonan praperadilan yang diajukan Gus Yaqut dinilai KPK "error in objecto" karena mencampurkan substansi perkara dengan ruang lingkup praperadilan.

"Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah merupakan lingkup praperadilan atau 'error in objecto' sehingga permohonan praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," katanya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, rampungnya hitungan kerugian negara tersebut menandakan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gus Yaqut dan Gus Alex semakin terbukti.

"Artinya ini sudah firm ya penyidikannya (ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum)," tegas Budi.

Meski begitu, Budi menyatakan KPK belum bisa langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka. Sebab, saat ini masih ada proses praperadilan yang harus dihormati.

"Kita tetap menghormati proses praperadilan yang saat ini sedang berlangsung. Apakah langsung ditahan usai praperadilan?,” tanya wartawan.

"Tentunya nanti kita lihat perkembangan penyidikannya gitu ya, apakah kemudian nanti akan dilakukan penahanan atau seperti apa. Yang pasti penyidikannya ini progresnya positif," tutup Budi.