Putusan PT TUN Perkuat Posisi Hukum Pemerintah dalam Penyelamatan Aset GBK

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta telah membacakan putusan banding Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT, yang membatalkan putusan PTUN sebelumnya dalam perkara yang diajukan PT Indobuildco. Putusan ini memperkuat dasar hukum pemerintah dalam proses penyelamatan dan penataan aset negara di Blok 15 GBK.

Menurut dia, Putusan ini sekaligus mematahkan argumen PT Indobuildco yang selama ini berupaya mengulur waktu dengan berlindung di balik putusan PTUN yang telah dibatalkan.

"Putusan PT TUN yang terbit Kamis (26/2) tersebut secara signifikan memperkuat dasar hukum pemerintah dalam proses penyelamatan dan penataan aset negara di Blok 15 GBK," ujar Kharis melalui keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Sebelumnya, kata Kharis, putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap juga memiliki sifat serta merta, sehingga dapat dilaksanakan segera sesuai ketentuan yang berlaku.

“Putusan banding ini membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, tidak terdapat lagi dasar administratif yang dapat digunakan untuk mempersoalkan proses yang telah memiliki landasan hukum kuat sebelumnya,” tegas Kharis.

Kharis menambahkan, PT TUN menerima argumentasi pemerintah bahwa somasi terkait kewajiban pembayaran royalti dan pengosongan lahan adalah ranah keperdataan, bukan kewenangan PTUN.

Berikutnya, soal isu uang jaminan dalam pelaksanaan eksekusi, Kharis menegaskan  tidak terdapat kewajiban hukum bagi PPKGBK untuk menyetor jaminan dalam perkara ini. 

"Pelaksanaan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menyatakan pemerintah menjalankan seluruh proses dengan menjunjung tinggi kepastian hukum dan prinsip tata kelola yang baik. 

"Putusan ini memperkuat kejelasan hukum yang sebelumnya telah ada. PPKGBK berkewajiban memastikan aset negara dikelola sesuai peraturan perundang-undangan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik,” tegas Rakhmadi. 

Dia memastikan, setiap langkah diambil telah dilakukan secara profesional, akuntabel, dan terukur, dengan fokus utama memastikan penataan kawasan berjalan tertib serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, menyampaikan pemerintah tetap mengedepankan empati terhadap para pihak yang terdampak oleh sikap manajemen lama. Dia berjanji, Negara siap hadir dan akan merangkul pekerja terdampak.

"Kami sangat memahami kekhawatiran para pekerja dan mengundang mereka untuk bergabung dalam manajemen transisi yang sedang kami siapkan,” tutur Setya.

"Sengketa ini adalah sengketa negara melawan korporasi yang sudah tidak memiliki hak pengelolaan serta belum membayar royalti, bukan dengan para pekerjanya. Kesejahteraan karyawan adalah bagian dari komitmen kami dalam revitalisasi kawasan ini ke depan," imbuhnya.

Dengan putusan ini, pemerintah meyakini seluruh seluruh benteng pertahanan hukum Indobuildco sudah runtuh. Pemerintah kini segera melakukan langkah-langkah fisik di lapangan guna memastikan Blok 15 terbebas dari penguasaan ilegal dan kembali dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan publik.