Wagub Rano Karno Imbau Warga Jakarta Hindari Perdebatan soal Perbedaan Awal Ramadan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta mengimbau warga ibu kota untuk tidak memperdebatkan perbedaan awal Ramadan 1447 H yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan hasil sidang isbat dengan penetapan awal Ramadan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, seperti Muhammadiyah.

"Sudah terlalu biasa kita menghadapi perbedaan ini jadi tidak perlu kita perdebatkan lagi," kata Rano di Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).

Menurut dia, tidak ada yang perlu diperdebatkan terkait adanya perbedaan penetapan awal Ramadan. Dia mengajak agar setiap bentuk perbedaan penetapan awal Ramadan harus dihormati.

"Hari ini sebagian saudara kita sudah mulai berpuasa. Itu bukan langkah yang salah tapi langkah yang diyakini. Alhamdulillah besok sebagian besar kita mulai berpuasa," ucap Rano Karno.

Diketahui, Pemerintah melalui Kemenag telah menggelar sidang isbat pada Selasa, 19 Februari 2026 dalam rangka menentukan awal Ramadan 1447 Hijriah. Hasilnya memutuskan bahwa puasa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.

Kemenag menggunakan pendekatan integrasi hisab dan rukyat dalam penetapan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Ada pun metode hisab menggunakan perhitungan astronomi untuk memprediksi posisi bulan secara matematis, berfungsi sebagai dasar perhitungan ilmiah tentang posisi hilal.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Maklumat resminya telah mengumumkan bahwa tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu (18/2/2026). Adapun penetapan ini berdasarkan sistem hisab yang memiliki tingkat presisi tinggi.

Hal tersebut sesuai dengan pedoman dalam buku Sistem Hisab Muhammadiyah yang menekankan akurasi posisi geometris benda-benda langit.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi'i kembali menegaskan larangan sweeping atau razia selama Ramadan. Larangan ini berlaku untuk semua pihak, termasuk organisasi masyarakat (Ormas).

"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada sweeping-sweeping lah," kata Romo Syafi'i usai Sidang Isbat penetapan awal Ramadan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa malam 17 Februari 2026.

Dia mengatakan, larangan ini untuk saling menghormati antara kelompok yang berpuasa dengan mereka yang tidak berpuasa.

"Kan enggak semua orang berpuasa sehingga masih memungkinkan ada fasilitas-fasilitas yang masih terus bisa dinikmati oleh orang yang tidak puasa," ujarnya.

Romo Syafi'i mengingatkan, tidak boleh ada paksaan terhadap kelompok yang tidak berpuasa untuk ikut merasakan ibadah puasa.

"Kan enggak mungkin gara-gara kita puasa, maka semuanya harus merasakan puasa," tegasnya.

Saat ditanya soal kemungkinan adanya surat edaran larangan sweeping dari Kementerian Agama, Romo Syafi'i menyebut hal itu berada di ranah aparat keamanan, bukan kewenangan kementeriannya.

"Kami bergerak di bidang keagamaan. Kalau soal keamanan, itu ada institusi lain yang berwenang. Tapi kita lihat, suasana sekarang semakin kondusif," kata Romo Syafi'i.

Dia juga menambahkan, sejauh ini belum ada rencana penerbitan aturan khusus terkait sweeping. Dia berharap situasi sepanjang Ramadan tetap kondusif.

Gubernur DKI Pramono Anung melarang ormas sweeping terhadap rumah makan selama Ramadhan tahun ini. Sweeping bisa memicu konflik di lingkungan masyarakat.

"Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada 'sweeping',” kata Pramono.

Dia mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya bertanggung jawab menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena Jakarta merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Menurut dia, momentum Ramadan harus menjadi ajang memperkuat toleransi antarumat beragama, bukan justru memunculkan permasalahan sosial. Dia juga menegaskan segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan keributan tidak akan diizinkan.

"Pokoknya hal yang menimbulkan kerawanan, keributan saya tidak izinkan. Tetapi kalau menimbulkan kenyamanan, nanti saya izinkan," ujarnya.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, selama Ramadan, akan ada patroli rutin di seluruh wilayah Jakarta. Total 1.900 personel gabungan yang meliputi Satpol PP, Satlinmas, serta unsur TNI dan Polri akan diterjunkan dalam skema Tiga Pilar.

"Pasti mereka patroli ya, patroli rutin, tiap hari, tiap malam, di patroli wilayah pasti Satpol PP di command center selalu laporan," jelas Satriadi.

Satriadi menyebut, kekuatan personel di masing-masing wilayah akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan objek pengamanan. Koordinasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, melibatkan Polsek, Koramil, lurah hingga camat.