Sederet Pertimbangan Pemerintah saat Susun Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih membahas peraturan presiden (Perpres) pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme. Menurut dia, pemerintah membahas tugas pokok dan sejauh mana TNI akan dilibatkan dalam penanggulangan terorisme.

"Sedang dibicarakan. Justru di situ semua saling dilihat kan, apa yang menjadi tugas pokok, kemudian juga dilihat satu skala," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dia mengatakan saat ini dunia terorisme sudah berkembang. Sehingga, dibutuhkan penyesuaian aturan untuk menjawab tantangan serta mengantisipasi aksi terorisme

"Memang mau tidak mau kita menyadari bahwa segala sesuatu berkembang, termasuk dalam hal dunia terorisme itu juga berkembang. Di situlah kemudian dibutuhkan aturan-aturan dan dibutuhkan penanganan-penanganan yang dapat mengantisipasi hal tersebut," jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Draf perpres mengenai tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme menjadi sorotan berbagai kelompok, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Dalam siaran resminya, Koalisi menilai pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme itu bermasalah secara formil dan materiil/substansi.

"Secara formil, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Peraturan Presiden, yaitu Pasal 43I UU No. 5/2018, sejatinya bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR No. VII/2000, yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam tugas keamanan harus diatur dengan undang-undang. Pun demikian ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 UU TNI. Oleh karena itu, pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak pidana terorisme melalui Perpres adalah hal yang keliru dan inkonstitusional," demikian siaran resmi Koalisi.

Sementara itu, secara materiil, Koalisi berpendapat draf itu berpotensi membahayakan demokrasi, HAM, dan prinsip negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

"Rumusan kewenangan TNI yang luas dan tidak jelas membuka ruang penyalahgunaan di luar kepentingan pemberantasan terorisme. Draf tersebut juga berisiko mendorong praktik pelabelan terorisme terhadap kelompok masyarakat kritis, sehingga menjadi ancaman serius bagi gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa dan buruh," demikian penilaian Koalisi.