Pemprov DKI Batasi Pemasangan Spanduk Parpol di Flyover, Tindak Lanjut Arahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah daerah untuk bersih-bersih spanduk iklan dan partai politik (parpol).

Kini, spanduk dan bendera parpol di ruang publik yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan Pemprov DKI Jakarta akan ditertibkan.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan, atas instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pemasangan spanduk dan atribut parpol di flyover dan ruas jalan ibu kota dibatasi 6 hari.

Ketentuan waktu untuk pemasangan atribut, yakni empat hari sebelum kegiatan dan dua hari setelah kegiatan (H-4 hingga H+2).

"Rekomendasi yang kita keluarkan itu jelas, empat hari sebelum kegiatan dan dua hari setelah kegiatan. Kalau sudah lewat, ya harus diturunkan," ujar Satriadi dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Menurut dia, mekanisme penertiban dilakukan secara bertahap. Jika batas waktu pemasangan telah berakhir, partai politik masih diberikan kesempatan untuk menurunkan atribut secara mandiri sebelum Satpol PP melakukan penertiban.

"Kalau misalnya jatuh temponya sampai tanggal 8, kita kasih kesempatan dulu untuk diturunkan sendiri. Kalau sampai tanggal 9 masih terpasang, baru kita lakukan penertiban," ucap Satriadi.

Satriadi menjelaskan, untuk penertiban atribut parpol di flyover, Satpol PP masih menunggu proses sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta kepada partai politik.

"Sesuai arahan Pak Gubernur, flyover-flyover itu tidak boleh. Nah, ini sedang disosialisasikan dulu oleh Kesbangpol ke partai politik," papar dia.

Meski demikian, Satriadi menegaskan aturan batas waktu pemasangan atribut parpol telah lama diterapkan oleh Satpol PP DKI Jakarta, bahkan jauh sebelum pernyataan resmi Gubernur DKI Jakarta disampaikan ke publik.

"Yang aturan 4-2 itu sebenarnya sudah kita laksanakan dari jauh-jauh hari. Jadi bukan hal baru," ucap dia.

Satriadi menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan white area atau kawasan terbatas bebas, di mana pemasangan atribut parpol tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah koridor Jalan Sudirman–MH Thamrin, termasuk flyover di kawasan tersebut.

"Kawasan Sudirman–Thamrin itu masuk white area. Di atas flyover-nya juga tidak boleh. Selain karena itu jalan protokol, di sana juga ada kegiatan HBKB. Masa orang lagi olahraga terganggu dengan atribut," kata Satriadi.

Satriadi mengatakan ke depan larangan pemasangan atribut parpol di flyover akan diperluas ke seluruh wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek keselamatan pengguna jalan.

"Flyover itu tinggi, anginnya kencang. Kalau dipasang atribut, ada potensi membahayakan pengendara, apalagi saat cuaca buruk," ucap dia.

Lebih lanjut ihwal mekanisme perizinan, Satriadi menjelaskan bahwa setiap parpol yang ingin memasang atribut harus mengajukan izin dengan mencantumkan lokasi pemasangan secara rinci. Lokasi tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan tidak masuk dalam kategori white area.

"Nanti kita cek, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang tidak boleh ya kita tolak, yang boleh kita kasih izin tapi tetap dengan batas waktu," pungkas Satriadi.