Cara Cek Status Secara Mandiri Penyaluran BLT Kesra 2025 dari Kemensos yang Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak guna memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tahun 2025 berjalan transparan dan tepat sasaran.

Fokus utama saat ini adalah memberikan edukasi kepada 17 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dijadwalkan menerima bantuan secara tunai melalui PT Pos Indonesia.

Pemerintah menargetkan total 35 juta penerima manfaat, di mana, 18 juta KPM melalui Bank Himbara dan 17 juta KPM melalui layanan PT Pos Indonesia. Khusus untuk pencairan tahap akhir di bulan Desember ini, masyarakat yang memenuhi kriteria akan menerima dana rapel sebesar Rp 900 Ribu.

"BLT Kesra 2025 menyasar keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melalui keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025).

Dia memaparkan, Desil 1 dan 2 (Sangat Miskin & Miskin) yakni keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Lalu, lanjut Gus Ipul, Desil 3 dan 4 (Hampir & Rentan Miskin) yakni kelompok yang kondisi ekonominya tidak menentu dan rentan terhadap krisis.

"Kategori Khusus yakni lansia tanpa pekerjaan, penyandang disabilitas, korban PHK, serta keluarga dengan penyakit kronis," terang dia.

Gus Ipul menambahkan, guna menghindari kesimpangsiuran informasi, pemerintah mengedukasi masyarakat untuk melakukan pengecekan status secara mandiri sebelum mendatangi titik pencairan.

"Pertama, melalui portal resmi yakni akses https://cekbansos.kemensos.go.id/ dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP. Sistem akan menampilkan status penerima, jenis bantuan, dan periode penyaluran," ucap dia.

"Aplikasi cek bansos yaitu masyarakat dapat mengunduh aplikasi resmi di Play Store/App Store, melakukan registrasi dengan unggah foto KTP dan verifikasi wajah untuk melihat profil bantuan secara otomatis," sambung Gus Ipul.*

Bagi KPM yang terdaftar melalui jalur PT Pos Indonesia, mekanisme penyaluran dirancang untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok yakni pertama, penerima akan mendapatkan undangan resmi melalui RT/RW atau aparat kelurahan setempat.

Kedua, penerima wajib membawa identitas asli berupa e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang valid. Ketiga, pencairan dilakukan secara tunai tanpa potongan biaya apa pun.

"Penyaluran melalui PT Pos ini merupakan upaya kami menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan atau berada di wilayah tertentu. Kami juga bekerja sama dengan Komdigi untuk menyiapkan sistem digital agar proses verifikasi di lapangan lebih cepat dan akurat," ucap Gus Ipul.

Dia mengatakan, pemerintah mengingatkan pentingnya validitas data NIK. KPM diimbau untuk aktif melaporkan perubahan kondisi ekonomi atau jumlah anggota keluarga kepada aparat desa/kelurahan (Kades/Lurah) agar data di DTKS tetap akurat.

"Mengingat batas akhir pencairan adalah 31 Desember 2025, masyarakat diminta segera memastikan statusnya dan melakukan pengambilan dana sebelum batas waktu berakhir untuk menghindari dana dikembalikan ke Kas Negara," jelas Gus Ipul.