Pemprov Jakarta Bagi-Bagi 'Bonus' Akhir Tahun Buat Pekerja, Ini Daftar dan Syarat Mendapatkannya

Liputan6.com, Jakarta - Di tengah penantian buruh di DKI Jakarta soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meluncurkan insentif yang dikemas bonus akhir tahun bagi para pekerja di ibu kota.

Informasi ini disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi @dkijakarta. Adapun empat pilar utama bonus bagi pekerja tersebut mencakup kebutuhan mendasar, mulai dari pangan hingga layanan kesehatan.

"Bonus akhir tahun buat pekerja Jakarta, pangan bersubsidi, subsidi air bersih PAM Jaya, gratis naik transportasi umum Jakarta, layanan kesehatan gratis," demikian informasi dalam laman Instagram tersebut, Rabu (24/12/2025).

Adapun rincian bonus akhir tahun yang bisa dinikmati oleh para pekerja DKI Jakarta, pertama subsidi pangan dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Pemprov DKI Jakarta akan mempermudah akses pangan murah melalui mekanisme verifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) yang kemudian diteruskan ke Bank Jakarta untuk pencetakan KPJ.

Kedua, akses transportasi gratis. Melalui Kartu Layanan Gratis (KLG), pekerja di bawah kualifikasi gaji tertentu dapat menggunakan transportasi umum secara cuma-cuma dengan pendaftaran melalui laman klg.transjakarta.co.id atau secara luring di berbagai halte utama seperti Monas, CSW, dan Ragunan.

Bonus ketiga berupa subsidi air bersih. Pekerja pemegang KPJ yang tinggal di hunian dengan luas maksimal 70 m² berhak mendapatkan tarif air PAM Jaya mulai dari Rp1.000 per meter kubik.

Terakhir, bonus akhir tahun berupa jaminan kesehatan komprehensif. Selain cek kesehatan gratis, tersedia pula layanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) serta layanan kesehatan jiwa daring melalui platform JakCare.

Penerima utama dari program ini adalah para pekerja ber-KTP DKI Jakarta yang memiliki penghasilan maksimal 1,15 kali UMP, atau berkisar di angka Rp6,2 juta.

Kendati disebut sebagai bonus, Pemprov DKI Jakarta tetap memberlakukan syarat administrasi yang ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pekerja diwajibkan menyertakan surat keterangan aktif bekerja, bukti penghasilan, hingga verifikasi domisili perusahaan di Jakarta.

"Semuanya merupakan apresiasi buat kamu yang sudah bekerja keras ikut membangun Jakarta. Jangan sampai hak kamu terlewat!" tulisnya.