Jakarta Barat Tutup 10 Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Penertiban Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPS) ilegal menjadi perhatian serius sepanjang 2025.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat Achmad Hariadi mengambil langkah menutup sejumlah lokasi yang selama ini menumpuk sampah sembarangan.

Beberapa lokasi yang sebelumnya menumpuk sampah sembarangan kini ditutup untuk mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan fasilitas umum.

Untuk menertibkan kondisi tersebut, Sudin LH Jakarta Barat menutup 10 TPS ilegal sepanjang tahun 2025. Langkah ini dilakukan guna menata pengelolaan sampah yang lebih rapi, sekaligus mencegah munculnya lokasi pembuangan baru yang tidak resmi.

"Secara formal, kita sudah tutup 10 TPS ilegal di wilayah Jakarta Barat. Tujuannya untuk menjaga rantai pengolahan sampah," kata Hariadi, melansir Antara, Selasa (16/12/2025).

Selain menertibkan pengelolaan sampah, lanjut dia, penutupan TPS ilegal juga bertujuan melindungi lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang ada di Jakarta Barat. 

"Menjaga aset lahan fasos-fasum (fasilitas sosial-fasilitas umum), juga pengawasan rantai pengolahan sampah. TPS-TPS itu tidak masuk daftar," tambah Hariadi.

Langkah ini diharapkan mendorong warga lebih peduli menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah yang tertata.

Hariadi menjelaskan, ke-10 TPS ilegal yang ditutup sepanjang 2025 tersebar di berbagai kelurahan di Jakarta Barat. Penertiban ini dilakukan untuk menata pengelolaan sampah yang selama ini tidak terkelola dengan baik.

Beberapa TPS yang ditutup antara lain TPS PLN, TPS Bohlam, dan TPS TPU Gadog di wilayah Kelurahan Kedoya Utara, TPS Pasar Patra di Kelurahan Duri Kepa, serta TPS RW 03 di Kelurahan Rawa Buaya. 

Selain itu, penutupan juga dilakukan di TPS RW 05 di Kelurahan Cengkareng Barat, TPS Presidi dan IPEKA di Kelurahan Meruya Utara, serta TPS Mercu Buana di Kelurahan Meruya Selatan. 

Penertiban TPS ilegal ini tidak hanya menata lokasi pembuangan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong kesadaran warga untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. 

Dengan pengelolaan yang lebih tertata, diharapkan sistem sampah di Jakarta Barat menjadi lebih berkelanjutan dan mampu mengurangi risiko kesehatan serta kerusakan fasilitas umum.

Seiring meningkatnya kebutuhan pengelolaan sampah, jumlah TPS resmi di Jakarta Barat terus bertambah. Hingga Oktober 2023, tercatat 120 TPS, naik signifikan dari 36 TPS pada 2019. 

Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah setempat menata pengelolaan sampah agar lebih tertata dan terkontrol.

Menurut Hariadi, pengadaan TPS dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2014. Penetapan lokasi TPS melibatkan musyawarah dengan masyarakat, sehingga sistemnya bersifat partisipatif. 

"Bahwa penetapan TPS atau depo sampah berasal dari musyawarah masyarakat. Jadi sifat pengadaannya 'bottom to top' (bawah ke atas), bukan 'top to bottom' (atas ke bawah)," jelas Hariadi.

Pendekatan ini tidak hanya memastikan TPS dibangun di lokasi yang tepat sesuai kebutuhan warga, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan keterlibatan warga sejak tahap perencanaan, pengelolaan sampah menjadi lebih efektif, terstruktur, dan berkelanjutan di Jakarta Barat.