Pemkab Kapuas Gelar Konsultasi Publik Strategi Jangka Benah, Bahas Kebun Kelapa Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Kapuas melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), menyelenggarakan konsultasi publik Strategi Jangka Benah (SJB) Sawit di Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Acara tersebut membahas tentang bagaimana tujuan upaya pemulihan ekosistem hutan yang terdampak karena ekpansi kebun sawit monokultur di wilayah tersebut.

Hal ini menjadikan konsultasi sebagai langkah konkret dalam mencari solusi komprehensif atau permasalahan lingkungan dan tenurial.

kegiatan yang berlangsung pada Rabu 10 Desember 2025, dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan, termasuk oleh kepala organisasi perangkat daerah, mitra pembangunan, serta perwakilan masyrakat petani.

"Jangka benah adalah periode yang diperlukan tujuannya untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem yang diinginkan sesuai dengan target pengelolaan," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kapuas, Kusmiati dilansir dari Merdeka.com.

"Hal ini menjadi salah satu dari tiga pilar utama dalam penyelesaian persoalan tenurial kebun sawit di kawasan hutan," sambung dia.

Kusmiati menyampaikan, SJB Sawit ini dirancang untuk pendekatan sosio, teknis, kebijakan dalam memperbaiki kondisi hutan yang sudah rusak secara bertahan dan komprehensif.

"Inisiatif ini juga tidak berfokus pada aspek lingkungan saja, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal, khususunya pada para petani kelapa sawit skala kecil," terang dia.

Strategi Jangka Benah (SJB) Sawit adalah konsep bagi kawasan hutan yang cital untuk memulihkan ekosistem hutan, ekosistem seperti ini sebelumnya mengalami kerusakan yang serius akibat ekspansi kebun kelapa sawit monokultur yang berada di dalam kawasan hutan.

Hal tersebut tegas diatur dala Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021.

"Jangka benah merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai struktur hutan dan fungsi ekosistem diinginkan sesuai tujuan pengelolaan," terang Kusmiati.

Dia juga mengatakan, SJB itu bentuk upaya komprehensif untuk memperbaiki kondisi hutan yang telah mengalami kerusakan barat.

"Pendekatan ini menyertakan penataan kawasan untuk kebun yang luasnya sekitar 5 hektare, dan pengenaan sanksi administratif bagi penguasa kebun sekitar 5 hektare," ucap Kusmiati.

SJB Sawit bukan hanya sekedar kebijakan administratif, tetapi juga pendekatan sosio-teknis yang dirancang untuk memperbaiki struktur serta fungsi hutan yang sudah rusak secara bertahap.

Upaya tersebut juga dilakukan melalui penguatan kelembagaan, tindakan silvikultur yang sudah terjadwal, dan dukungan kebijakan yang konsisten, hanya dengan tujuan menciptakan tata kelola sawit yang berkelanjutan.

Tak hanya fokus pada aspek lingkungan, SJB Sawit memiliki dimensi yang penting dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Program yang menargetkan pertani kelapa sawit dengan skala kecil atau smallholders. 

Harapannya dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam menyelesaikan masalah tentang penguasaan lahan di kawasan hutan yang selama ini menjadi isu kompleks.

"SJB juga menjadi salah satu solusi alternatif untuk penyelesaian masalah penguasaan lahan di kawasan hutan, khususnya bagi petani sawit skala kecil, serta menjadi bagian dari percepatan program perhutanan sosial," kata Kusmiati.

Komitmen pemerintah daerah ini tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi memberikan solusi yang tidak memberatkan masyarakat, dengan mengedepankan aspek kesejahteraan rakyat dengan skema perhutanan sosial dan kemitraan.

Sementara itu, Kadis LHK Kabupaten Kapuas dr Tonun Irwanti Panjaitan menegaskan betapa pentungnya kolaborasi, Tonun mengajak seluruh pemangku kepentingan tersebut untuk memperkuat kolaborasi, sebab SJB itu hanya akan berhasil juga ada kerjasama dengan sekotr yang kuat.

Masyarakat petanipun diharapkan bersinergi, bergotong-royong, dan berkomitmen penuh untuk upaya pemulihan hutan demi masa yang akan datang.

Dengan implementasinya program SJB Sawit ini untuk memanfaatkan periode tertentu untuk penataan administrasi serta legalitas lahan secara cermat.

Hal itu juga termasuk penerapan tindakan yang disebut silvikultur, yaitu teknik budi daya hutan dan konservasi tanah terjadwal, dan juga penguatan kelembagaan juga menjadi fokus utama untuk memastikan program tersebut berjalan.

"Ini adalah upaya kita bersama untuk menata kembali tata kelola sawit yang berkelanjutan dan memastikan kegiatan ekonomi dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip konservasi dan perlindungan lingkungan," ucap Dr Tonun.

Harapan dengan adanya konsultasi publik bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas dapat turut serta kembali menata hutan dari kerusakan, hal itu bertujuan untuk meminimalisir kejadian yang nantinya dapat merusak Kabupaten Kapuas di masa mendatang.

Kehadiran berbagai pihak pula termasuk UPT, KPHP, KPHL, Camat, dan kelompok pemegang persetujuan izin perhutanan sosial, mendukung penuh terhadap inisiatif ini.