Wagub Rano Karno Bantah Banyak Siswa Ingin Pindah Sekolah Usai Insiden Ledakan SMAN 72 Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Rano Karno membantah banyak siswa SMAN 72 Jakarta yang ingin pindah dari sekolah yang ada di kawasan Komplek Kodama TNI AL di Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut usai kasus ledakan pada Jumat 7 November 2025.

"Sebetulnya tidak seperti itu," ujar Wagub Rano Karno di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).

Dia mengaku memang ada pembicaraan dari orang tua yang kebetulan anaknya mengalami kondisi agak parah akibat ledakan tersebut. Orang tua itu bertanya apakah anaknya boleh pindah sekolah.

"Selain itu rumah mereka dengan sekolah juga memiliki jarak yang cukup jauh," ucap Rano.

Rano pun mempersilahkan bila anaknya mau pindah ke sekolah lain dan pihaknya siap membantu.

Sejauh ini, lanjut dia, seluruh siswa SMAN 72 Jakarta pada dasarnya tetap ingin menuntut ilmu di sekolah tersebut.

"No, mereka ingin tetap terus bersekolah di sana," kata Rano.

Meski secara psikologi anak-anak ini terdampak, namun tim psikiater dari Pemprov DKI Jakarta dan instansi lainnya tetap turun memberikan pendampingan.

"Mereka semua turun berikan dukungan psikologis," ucap Rano.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta Tety Helena Tampubolon membenarkan apa yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno terkait isu kepindahan siswa sekolahnya setelah peristiwa naas tersebut.

"Itu isu yang tidak benar," kata Tety.

Ia mengaku memang ada orang tua yang awalnya takut kondisi psikologis anaknya terganggu dan meminta anaknya pindah.

"Namun, setelah anak-anak mendapatkan pendampingan, anaknya malah ingin tetap bersekolah di SMAN 72 hingga tamat," jelas Tety.

Sebelumnya, Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menyiapkan bantuan pendampingan bagi anak berhadapan hukum berinisial F, pelaku peledakan di Masjid SMA Negeri atau SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan, bentuk pendampingan ini diberikan melalui layanan rehabilitasi sosial dan trauma healing agar proses pemulihan berjalan optimal.

"Salah satu peran Kemensos nanti mungkin pada masa-masa rehabilitasi. Jadi, masa-masa rehabilitasi kita akan coba memberikan pendampingan yang bekerjasama dengan Kepolisian," ujar Mensos Gus Ipul di Tangerang, Banten, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).

Ia menyebut, proses rehabilitasi terhadap anak berhadapan hukum ini dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga terkait yang terbiasa melakukan deradikalisasi, serta layanan psikososial yang akan diberikan kepada terduga anak berhadapan hukum tersebut.

"Tapi, tugas Kementerian Sosial, kita membantu untuk melakukan semacam proses rehabilitasi," terang Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, terkait pembentukan satuan petugas (Satgas) khusus agar hal tersebut tidak terulang lagi ke depannya, pihaknya menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Gus Ipul, saat ini pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta kementerian lain telah diberi tugas Presiden untuk menangani pencegahan itu terulang kembali.

"Pada dasarnya kita tahu Presiden memiliki atensi yang sungguh-sungguh terhadap kejadian kemarin itu, dan telah menugaskan sejumlah menteri untuk melakukan langkah-langkah bagaimana ke depan untuk bisa mencegah, memitigasi berbagai hal yang kita tahu bisa berdampak buruk terhadap siswa," pungkas Gus Ipul.