Menanti Gebrakan Komisi Reformasi Polri Usai Dilantik

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (7/11/2025).

Prabowo menjelaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk mengkaji kekurangan dan kelebihan institusi Polri.

Dia menyampaikan Komisi Reformasi Polri tak memiliki batas masa kerja, namun setiap tiga bulan sekali harus memberikan laporan.

"Jadi sekali lagi Saudara, komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bilamana perlu," jelas Prabowo saat memberi arahan.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), Sandri Rumanama, mengatakan, tentu harapan perbaikan Polri tentunya harus dibangun. 

"Kalau kita lihat secara objektif, pembenahan perlu dilakukan dari sisi kultural kepolisian. Secara jujur harus diakui banyak yang perlu dibenahi, tapi kita tak bisa menafikan juga banyak prestasi Polri yang sudah bagus dan harus dipertahankan," kata dia.

Menurutnya, kebutuhan terhadap Institusi Polri sangatlah besar, sehingga perlu ada penguatan-penguatan serta sistem operasional yang lebih tertata dan lebih canggih.

"Makanya saya bilang bahwa pembenahan itu dari sisi kultural kepolisian. Bagaimana caranya agar polisi dari atas sampai di bawah memiliki sistem dan budaya kerja yang lebih elegan dan bagus. Soal bagaimana wujudnya, tentu nanti Tim Komisi Reformasi akan menyelaminya," jelasnya.

Sementara, Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro mengatakan, pembentukanKomisi Percepatan Reformasi Polri merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada aspirasi publik.

“Ini menunjukkan Presiden Prabowo juga memiliki concern (perhatian) serupa atau tidak jauh berbeda dengan publik serta para pegiat demokrasi dan HAM terhadap perbaikan Polri di masa mendatang, baik itu secara struktural maupun kultural,” kata dia seperti dilansir dari Antara.

Bawono menilai hal terpenting dari reformasi Polri bukan hanya pada aspek kelembagaan namun juga perubahan paradigma dasar dalam cara pandang aparat terhadap fungsi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Akar masalah dari kekerasan oleh aparat kepolisian ada pada level paradigma atau kerangka berpikir mendasar. Inilah sasaran utama agenda besar reformasi Polri lewat pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo,” katanya.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie meminta Komisi Reformasi Polri tak hanya merumuskan kajian soal reformasi institusi Polri saja, namun juga mendengarkan aspirasi semua pihak. Sebab, semua masyarakat menginginkan polisi yang melindungi, melayani, dan mengayomi.

"Jadi Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan ya. Seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat, melayani rakyat, melindungi rakyat, mengayomi rakyat," jelas Jimly.

"Karena itu Bapak Presiden mengarahkan supaya tim ini bukan merumuskan sendiri, kita juga mendengar (aspirasi)," sambungnya.

Jimly pun mempersilahkan tokoh masyarakat, tokoh bangsa, hingga aktivis untuk menyampaikan usulan terkait reformasi Polri. Bahkan, dia berencana membuat forum khusus untuk mendiskusikan reformasi yang dibutuhkan di institusi Polri.

"Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan, kalau nanti enggak bisa dibuat forum khusus, ya paling tidak kami akan rajin untuk mendengarkan di YouTube, tapi ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja yang forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insyaallah kita akan terbuka," ujarnya.