Usai Insiden Ponpes Al Khoziny, Prabowo Ingin Santri Diajarkan Ilmu Konstruksi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memberikan pelatihan keilmuan di bidang konstruksi dan teknik sipil bagi para santri di seluruh Indonesia.

Langkah ini diambil pasca insiden ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan sejumlah korban jiwa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, program tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pemerintah, atas petunjuk Bapak Presiden, berencana membuat program dan sekarang sedang dijalankan oleh Kementerian PU untuk melatih para santri dari pondok pesantren masing-masing. Mereka akan dibekali ilmu dasar di bidang bangunan, konstruksi, maupun sipil,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurut Prasetyo, pelatihan ini bertujuan agar para santri memiliki pemahaman tentang proses pembangunan di lingkungan pondok pesantren mereka sendiri. Dengan begitu, pesantren dapat lebih sadar akan pentingnya keamanan dan kelayakan struktur bangunan.

“Harapannya, ketika ada proses pembangunan di setiap pondok pesantren, ada beberapa santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap keamanan bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang diterima pemerintah, masih ada sekitar 42.000 pondok pesantren yang belum memenuhi standar asesmen teknis dan keamanan bangunan.

“Presiden memiliki concern terhadap masalah keamanan pondok pesantren yang berdasarkan data beberapa belum memenuhi standar keamanan,” jelasnya.

Atas dasar itu, Prabowo telah memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan asesmen menyeluruh terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren dari sisi keamanan struktur. Arahan ini tidak hanya berlaku untuk pesantren, tetapi juga mencakup lembaga pendidikan berbasis agama lain.

“Termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musala, gereja, dan rumah-rumah ibadah lain, agar dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya memenuhi standar minimal,” ujar Prasetyo.

Terkait wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk renovasi pesantren, Prasetyo menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pondok Pesantren Kementerian Agama tengah melakukan inventarisasi terhadap pesantren yang memerlukan perbaikan.

Pemerintah akan menyesuaikan program tersebut dengan kemampuan keuangan negara.

"Tentu kita melihat kemampuan dari keuangan negara, dalam hal ini APBN. Kalau proses pembangunan itu dibebankan kepada APBN, tentu perlu kita hitung bersama terlebih dahulu,” pungkas Prasetyo.

Program pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran keselamatan konstruksi di lingkungan pesantren sekaligus memberdayakan santri melalui keahlian teknis yang berguna bagi masyarakat.