Febri Diansyah jadi Pengacara Pihak Swasta Kasus Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK) Budi Prasetyo membenarkan, Febri Diansyah mantan juru bicara KPK yang kini berprofesi sebagai advokat hadir ke Gedung Merah Putih guna mendampingi Elvizar, seorang tersangka dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.

"Benar, hari ini, Senin (6/10/2025), dijadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ELV dan status pemeriksaan terhadap yang bersangkutan adalah sebagai tersangka," ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan pasal 54 KUHAP, seorang tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum. Sehingga, kata Budi, kedatangan Febri untuk mendampingi pemeriksaan kliennya adalah hal yang wajar.

Dikonfirmasi terpisah, Febri menjelaskan sebagai warga negara yang baik, kliennya yang berasal dari unsur swasta tersebut akan memberikan keterangan yang seterang-terangnya begitu ya dalam posisi pemeriksaan hari ini.

Febri mengaku, dirinya baru ditunjuk sebagai pengacara Elvizar sejak akhir September 2025. Berdasarkan konstruksi perkara yang diceritakan kliennya, bahwa proyek digitalisasi Pertamina yang terjadi sekitar tahun 2018-2023, nilai proyek totalnya sekitar 3,6 triliun.

"Jadi ini nilai proyek yang tidak kecil, nilai proyeknya adalah 3,6 triliun. Kemudian Pertamina menunjuk atau bekerjasama dengan Telkom, PT. Telkom untuk melaksanakan digitalisasi SPBU tersebut. Ada lebih dari 5.000 SPBU yang didigitalisasi dan PT. Telkom kemudian menunjuk 2 anak perusahaannya," ucap dia.

"Apakah menunjuk atau menugaskan, tentu pihak PT. Telkom yang paling tepat menjelaskan hal ini. Pertama ada anak perusahaan Telkom Sigma yang ditugaskan atau yang ditunjuk. Telkom Sigma ini mengelola sekitar 90% dari total nilai proyek digitalisasi SPBU Pertamina. Jadi dari 3,6 triliun tersebut, PT. Telkom Sigma itu mengelola sekitar 90%. dan kemudian PT. PINS, ini anak perusahaan juga, itu mengelola sekitar 10%," sambung Febri.

Febri menyebut, sebagai pihak swasta, kliennya hanya terlibat sebagian kecil atau kurang dari 50% dari proyek yang dilaksanakan oleh PT. PINS.

"(Tepatnya) 4% dari total 3,6 triliun proyek digitalisasi Pertamina ini. Itu yang perlu kami sampaikan. Nah kami memang belum mengetahui apakah KPK hanya fokus di 4% ini saja atau KPK juga akan melihat lebih jauh total keseluruhan proyek ini," tutur dia.

Febri mengungkap, sejatinya proyek digitalisasi SPBU menurut Pertamina itu bisa menghemat anggaran subsidi Rp 53,5 triliun. Sehingga terjadi efisiensi anggaran atau dampak positif dengan nilai yang lebih besar dari nilai proyek yang diduga terjadi rasuah Rp 3,6 triliun.

"Artinya apa? Tentu saja manfaat untuk publiknya itu penting jadi perhatian. Jadi proyek 3,6 triliun yang dikerjakan oleh PT.Telkom, kemudian Telkom Sigma 90%-nya dan PINS dan turunannya itu kalau menurut Pertamina di November 2023 ini itu menghemat anggaran subsidi Rp 53,5 triliun," beber Febri.

"Nah ini kan penting, informasi positif ini penting untuk jadi pemahaman kita semua bahwa digitalisasi itu sebenarnya membantu mendorong transparansi," sambung dia.

Febri berharap, publik bisa melihat lebih objektif dalam kasus yang menjerat kliennya. Dia pun meminta pers mengonfirmasi keterangannya apakah benar bahwa proyek digitalisasi SPBU berdampak dalam efisiensi uang negara senilai Rp 53,5 triliun seperti yang diberitakan media pada tahun 2023.

"Silakan dikonfirmasi saja hal ini juga kemudian berdampak pada subsidi yang tidak tepat sasaran atau salah sasaran itu bisa diperbaiki. Kami berharap semua pihak yang terkait bisa memperhatikan aspek-aspek ini juga," dia menandasi.