Soal Pemilihan Ketum PPP, Pakar Ingatkan AD/ART Partai Harus Jadi Rujukan

Liputan6.com, Jakarta - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan di Ancol pada 27-29 September 2025 berakhir terbelah. Dua kubu mengaku telah memenangkan calon ketua umumnya secara aklamasi, Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Merespons hal itu, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menilai sosok yang paling berhak dengan klaim tersebut harusnya dari seorang kader tulen yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai dan telah menempati sejumlah posisi strategis dalam struktur partai sebagai syaratnya. Menurut dia, hal itu sesuai dengan AD/ART PPP.

“Figur ketua umum memang harus dari kader partai apabila merujuk AD/ART PPP. Iya, semestinya begitu,” kata Prof Jimly kepada awak media, seperti dikutip Rabu (1/10/2025).

Meski kedua pihak mengaku sebagai kader dan dapat dipilih sebagai ketua umum, namun Prof Jimly menyarankan agar polemik bisa segera disudahi.

“Pengusung Agus Suparmanto barangkali menganggap sudah kader. Tapi jangan lagi memelihara konflik. Tidak usah cari-cari pasal, tidak ketemu. PPP harus diselamatkan karena ini partai bersejarah,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Jimly mendorong agar Mardiono dan Agus beserta para pendukungnya bertemu, berunding, dan mencari solusi damai. Menurut dia, rekonsiliasi dibutuhkan agar PPP bisa bangkit setelah gagal meloloskan wakilnya ke DPR RI pada Pemilu 2024.

“Itu kesalahan bersama, bukan satu orang semata. Mudah-mudahan bisa diselesaikan,” dia menandasi.

Sebagai informasi, AD/ART PPP BAB III mengenai pimpinan pada pasal 6, tertulis lima syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus DPP PPP di semua tingkatan. Ketentuan menyangkut syarat untuk menjadi ketum terdapat di poin d atau keempat.

Poin tersebut berbunyi, khusus jabatan Ketua Umum DPP PPP harus pernah menjadi Pengurus Harian DPP PPP dan atau Ketua DPW PPP sekurang-kurangnya satu masa bakti secara penuh, terhitung sejak diangkat dalam Muktamar/Musyawarah Wilayah yang dilaksanakan secara berkala sampai dengan pelaksanaan Muktamar/Musyawarah Wilayah berikutnya

Artinya, dengan aturan tersebut seorang yang berstatus kader atau memiliki kartu tanda anggota namun belum memenuhi syarat lain, belum bisa dicalonkan sebagai ketua umum.