Pengurus PPP Minta Polisi Jaga Aset Kantor Usai Ricuh di Muktamar

Liputan6.com, Jakarta - Situasi politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanas setelah muncul upaya dari pihak tertentu untuk merebut kantor DPP PPP.

Mengantisipasi hal itu, Ketua DPP PPP Bidang Hukum (2020-2025) Andi Surya mengingatkan bahwa Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum yang sah masih atas nama Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono.

"Secara legal standing, yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,” kata Andi melalui siaran pers diterima, Selasa (30/9/2025)

 "Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,” tambah dia.

Demi mengantisipasi hal tak diinginkan, Andi meminta bantuan keamanan dari Polres Jakarta Pusat untuk siaga di Kantor DPP PP yang terletak di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat. 

"Kami sudah bertemu dan meminta dukungan polisi bila ada aksi-aksi ilegal atau intimidasi,” ujarnya.

Andi juga menyebut, dirinya telah menyerahkan bukti berupa video dan pesan ancaman yang beredar di media sosial kepada aparat kepolisian.

“Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,” tegasnya.

Andi mengimbau, kepada semua untuk bisa menjaga kondusivitas dan menyelesaikan persoalan secara musyawarah. 

"Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,” dia menutup.

Sebelumnya, Muktamar X PPP terbelah dua kubu. Hal itu berdasarkan adanya dualisme dukungan terhadap calon ketua umum, Agus Suparmanto dan Muhamad Mardiono. Kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai pemenang Muktamar secara aklamasi.