Lahan Pemprov DKI di Lebak Bulus Jaksel Jadi Parkir Liar, Ini Penjelasan Dishub

Liputan6.com, Jakarta - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menanggapi temuan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta mengenai praktik parkir liar di lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang berlokasi di Ruko Bona Indah Plaza, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan atau Jaksel.

Pansus mendapati bahwa lahan seluas 4.300 meter persegi dikuasai pihak tidak bertanggung jawab selama lebih dari dua dekade. Selain itu, aset dijadikan lahan parkir tanpa izin resmi dan tanpa menyetor pajak, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi daerah yang ditaksir mencapai Rp37,8 miliar.

Kepala Dinas Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan lahan tersebut merupakan fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) yang merupakan aset Pemprov DKI. Dia bilang, lokasi itu memang sampai saat ini belum mengantongi izin penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.

“Berdasarkan regulasi perparkiran yang berlaku, setiap lokasi dengan lebih dari lima Satuan Ruang Parkir atau luas di atas 125 meter persegi wajib memiliki izin. Lokasi ini belum memiliki rekomendasi izin penyelenggaraan parkir,” kata Syafrin dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/9/2025).

Ia menjelaskan, dari hasil monitoring lapangan memang benar ditemukan adanya aktivitas pengelolaan parkir yang dilakukan oleh warga. Syafrin menyebut, selanjutnya pengelola parkir seharusnya dapat mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa lahan parkir kepada BPAD sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

Syafrin menegaskan, operator yang nantinya ditetapkan sebagai pengelola wajib mengurus izin penyelenggaraan parkir dapat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta dengan rekomendasi dari Unit Pengelola Perparkiran.

“Setelah izin diterbitkan, lokasi tersebut juga akan menjadi objek pajak parkir resmi melalui penerbitan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) oleh Bapenda,” katanya.

Lebih lanjut, ujar Syafrin nantinya Dishub DKI Jakarta bersama BPAD, Bapenda, Satpol PP, wali kota, serta aparat penegak hukum akan berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah penertiban.

Termasuk, penyegelan lokasi bila ditemukan pelanggaran, hingga pelaporan hukum apabila ada indikasi tindak pidana penggelapan pajak.

“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menindak tegas praktik ilegal, memperbaiki tata kelola, dan memastikan pengawasan perparkiran berjalan lebih transparan,” kata Syafrin.