KSP Bakal Kaji Impor BBM Satu Pintu Lewat Pertamina

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari akan melakukan kajian terkait kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Dia mengatakan kajian KSP nantinya akan menjadi masukan atau pembanding bagi kementerian yang membuat kebijakan tersebut.

"Mohon waktu, karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji yang mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding," kata Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Dia menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berasal dari niat baik untuk kemajuan negara. Hanya saja, kata Qodari, BBM merupakan kebijakan besar yang banyak aktor dibelakangnya sehingga memunculkan implikasi yang tidak diinginkan.

"Kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan istilahnya itu," tuturnya.

"Kalau kita bawa mobil itu blind spot (titik buta) lah, kadang-kadang begitu," sambung Qodari.

Untuk itu, Qodari memastikan pihaknya akan melakukan kajian untuk mengidentifikasi titik blind spot dari kebijakan impor BBM satu pintu ini. Hal ini agar kebijakan impor BMM satu pintu oleh Pertamina tidak menuai kontroversi dan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

"Mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal gitu, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari mudah-mudahan," jelas Qodari.

Sebelumnya, Kementerian ESDM akan melakukan sinkronisasi data pasokan BBM di SPBU milik Pertamina dan swasta. Guna memitigasi kekosongan stok BBM di SPBU swasta, seperti milik Shell Indonesia dan BP AKR dalam waktu dekat ini.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, lewat sinkronisasi data tersebut, pemerintah bakal mengkonsolidasikan secara kumulatif berapa kebutuhan impor bagi Pertamina maupun SPBU swasta. Untuk kemudian dilakukan impor BBM demi menutup kekurangan.

"Jadi kita antara SPBU swasta dengan Pertamina, ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor. Jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta kiloliter," jelas Yuliot di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

Lewat sinkronisasi data, Kementerian ESDM bakal menelisik berapa kebutuhan kuota impor BBM yang diperlukan oleh masing-masing badan usaha. Yuliot pun meminta tiap badan usaha merinci kekurangan stok BBM di tempatnya, untuk kemudian dilakukan impor lewat satu pintu oleh Pertamina.

"Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena itu nanti proses impornya akan dilakukan satu pintu," pinta Yuliot.

"Jadi jangan sampai apa yang sudah diberikan itu tidak mencukupi, ada permasalahan-permasalahan dalam implementasinya," dia menegaskan.