Pemerintah akan Tambah Kepemilikan Saham Freeport Lebih dari 10 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia akan menambah saham kepemilikan PT Freeport Indonesia. Bahlil menyebut kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah lebih dari 10 persen melampaui target awal.

"Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen," kata Bahlil usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 15 September 2025.

Namun, dia belum bisa berbicara detail jumlah saham yang akan diambil pemerintah. Saat ini, kepemilikan pemerintah memiliki 51 persen saham di PT Freeport Indonesia.

"Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," ujarnya.

Bahlil mengaku diminta Presiden Prabowo untuk berkomunikasi dengan pihak Freeport untuk mempercepat penambahan kepemilikan saham ini. Setelah negosiasi selesai, maka saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan lebib dari 61 persen.

"Nah saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, Insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak," tutur Bahlil.

Menurut dia, harga 10 persen lebih saham Freeport Indonesia relatif murah. Sebab, kata Bahlil, nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.

"Untuk 10 persen lebih, itu tidak, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041," jelas Bahlil.

Sebelumnya, rencana penambahan kepemilikan 10 persen saham Freeport Indonesia sudah dicanangkan sejak era Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport tersebut diyakini akan memberikan keuntungan besar bagi negara.