Targetkan RKUHAP Rampung Masa Sidang Ini, DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) ditargetkan rampung pada masa sidang ini. Dengan demikian, DPR dapat segera melanjutkan ke pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

"Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHAP selesai kita akan bahas undang-undang perampasan aset, karena itu saling terkait," ujar Dasco di ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara.

Dasco menjelaskan, Komisi III DPR RI hingga kini masih menyerap aspirasi publik dalam pembahasan RKUHAP. Namun, pimpinan DPR telah memberi batas waktu agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan.

"Tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi III bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan, karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini, yang untuk KUHAP sudah dapat diselesaikan," jelasnya.

Dengan rampungnya pembahasan RKUHAP, Dasco memastikan DPR dapat langsung masuk ke agenda berikutnya, yakni membahas RUU Perampasan Aset yang dinilai mendesak dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan perancangan UU Perampasan Aset," pungkas Dasco.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset bisa lebih cepat jika diinisiasi oleh DPR dibandingkan pemerintah. Supratman membocorkan, DPR sudah menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU tersebut sehingga hanya tinggal soal waktu.

"Kalau menjadi usul inisiatif DPR, saya pastikan pembahasannya akan jauh lebih cepat. Karena itu berarti DPR-nya sudah bisa," ucap Supratman saat ditemui di Jakarta dilansir Antara, Rabu (3/9/2025).

Sebelum pembahasan RUU Perampasan Aset, pihaknya akan berbicara terlebih dahulu dengan pimpinan DPR apakah RUU itu akan menjadi usul inisiatif pemerintah atau DPR.

Sejak awal, Menkum menekankan Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset akan menjadi prioritas.

Maka dari itu, dia mengaku pemerintah sedang menunggu pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026 maupun revisi Prolegnas Tahun 2025.

"Saat ini, karena kondisinya di DPR masih seperti yang teman-teman tahu, kami lagi berusaha untuk pengesahan prolegnas yang akan datang untuk tahun 2026," ungkapnya.

Reporrter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com