Penyintas Bom Bali: Semoga Tak Ada Lagi Teroris di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Peringatan Hari Korban Terorisme yang jatuh pada 21 Agustus menjadi momentum refleksi bagi para penyintas. Mereka berharap kejadian kelam seperti bom Bali tidak terulang kembali dan Indonesia bisa terus hidup dalam suasana aman.

Markus Affandi, salah satu korban Bom Bali I pada Oktober 2002, mengatakan bahwa ia bersama para penyintas lainnya sudah berusaha melupakan tragedi yang menewaskan lebih dari 200 orang tersebut. Meski demikian, proses pemulihan membutuhkan waktu yang panjang.

“Proses penyembuhannya memang cukup lama, tapi kami sudah tidak mempermasalahkan kejadian itu. Ke depan, kami berharap teroris tidak ada lagi dan Indonesia, khususnya Bali, bisa tenang sehingga pariwisata bisa berkembang,” kata Markus, Jumat (29/8/2025).

Markus juga mengapresiasi peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mencegah aksi teror. Ia menilai Indonesia telah aman dari serangan teroris sejak 2023 berkat langkah antisipatif yang cepat dan tepat.

“Kerja BNPT sudah cukup baik. Mereka bergerak dengan cepat sekali dan antisipasinya sudah bagus. Harapannya tentu jangan sampai terjadi lagi serangan teroris di Indonesia,” ujarnya.

Terkait perhatian negara, Markus menyebut sudah ada berbagai program bantuan dan pendampingan bagi penyintas. Dukungan tersebut antara lain rekonsiliasi antara korban dan mantan pelaku, layanan psikologis, hingga bantuan modal usaha.

“Beberapa penyintas dibantu modal untuk usaha kecil, misalnya membangun warung atau UMKM. Ada teman di Surabaya yang dibantu BNPT, dan di Bali juga ada yang difasilitasi LPSK,” ucap Markus.

Sebelumnya, BNPT bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menggelar peringatan internasional untuk korban terorisme 2025 bertema “Bersatu dalam Harapan: Aksi Bersama untuk Korban Terorisme” di Kantor LPSK, Jakarta, 21 Agustus lalu.

Kepala BNPT Eddy Hartono menegaskan bahwa negara selalu hadir mendampingi korban. “Negara hadir melindungi dan memberikan bantuan untuk pemulihan korban tindak pidana terorisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020,” ujarnya.

Eddy menambahkan, BNPT terus berkolaborasi dengan LPSK, termasuk dalam implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 yang memperpanjang batas waktu pengajuan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu dari tiga tahun menjadi sepuluh tahun sejak diundangkan.