Bahlil Dorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Lewat Sektor Tambang

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

Menurut dia, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk sektor pertambangan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, ia menyoroti hal itu belum cukup optimal dalam memberi kontribusi terhadap PAD.

“Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?” kata Bahlil seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengungkap, salah satu langkah strategis pemerintah adalah mengoptimalkan manfaat sumber daya alam melalui hilirisasi tambang. Ia menyebut, hilirisasi merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah.

“Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” sebut Bahlil.

Bahlil meyakini, perubahan regulasi ini juga bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat daerah. Sebab, selama ini izin usaha pertambangan (IUP) lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar yang berkantor di Jakarta, sementara masyarakat lokal kurang mendapat porsi.

“Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” tegas dia.

Bahlil menjelaskan, pada UU Minerba baru pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD. Skema ini dipercaya menjadi jalan bagi masyarakat daerah untuk berperan langsung dalam pengelolaan tambang.

“Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi, sinergitas yan besar. Jangan kota kecilkan, kita pertahankan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk yang (pengusaha) yang baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” tantang dia.

Bahlil menegaskan, akan menindaklanjuti persoalan perizinan yang menghambat peningkatan PAD Sulawesi Tengah. Ia mencontohkan, ada perbedaan regulasi perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang membuat potensi pendapatan daerah tidak maksimal.

“Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” kata Bahlil.

Dia pun berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut dan membawa laporan langsung kepada Presiden Prabowo.

"Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” dia menandasi.