Bertemu Pramono, Ahok Bantah Ditawari Jabatan Dirut-Komisaris di DKI: Enggaklah, Enakan 'Free Man'

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah mendapatkan tawaran jabatan sebagai direktur utama (dirut) maupun komisaris dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Hal itu disampaikan Ahok usai bertemu Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ahok pernah mendukung dan menjadi bagian dari tim sukses (Timses) Pramono-Rano di Pilkada DKI 2024.

“Enggaklah, aku kan sekarang enakan gini free man,” kata Ahok.

Ahok menyatakan, tidak akan leluasa apabila menduduki suatu jabatan di perusahaan baik sebagai direktur utama (Dirut) atau komisaris. Bahkan, Ahok bilang dirinya akan susah ke luar negeri jika terikat dengan sebuah perusahaan.

Sementara itu, saat ini Ahok mengaku lebih menikmati waktunya tanpa memegang jabatan tertentu. Dia kini aktif menjadi pembicara di berbagai tempat.

“Waktunya juga susah, saya banyak jadi pembicara keliling kan. Kadang mau ke luar negeri, ke mana, kalau kita terikat satu PT agak susah,” kata dia.

Adapun dalam pertemuan dengan Pramono, Ahok membicarakan banyak isu strategis mulai dari evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), digitalisasi pembayaran dan pelayanan publik, dan peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta.

Diketahui, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Pertemuan antara keduanya membahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), digitalisasi pembayaran layanan publik, hingga peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta.

Ahok juga menyoroti mengenai wacana kenaikan PBB di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa penyesuaian PBB harus mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tidak boleh melebihi harga pasar.

“Prinsip PBB itu tidak boleh melebihi NJOP. Dulu, saat saya menjabat, kami menaikkan PBB karena harga jual dan NJOP terlalu jauh berbeda. Sekarang kondisinya berbeda, banyak tanah dijual tetapi NJOP-nya tinggi, bahkan kadang tidak sesuai harga pasar,” kata Ahok.

Ahok menilai, jika kondisi ekonomi melemah dan harga properti menurun, beberapa wilayah justru perlu menurunkan PBB, bukan malah menaikkan. Kebijakan soal PBB harus mengadministrasikan keadilan sosial, bukan sekadar menambah pendapatan daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya insentif untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ahok bilang saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia pernah memberikan pembebasan PBB hingga Rp2 miliar untuk rumah tinggal. Dia menyebut, skema serupa, bisa diterapkan kembali.

Meski begitu, Ahok mengaku dapat memahami tantangan keuangan daerah akibat pemotongan anggaran pusat. Namun, ia menekankan kenaikan PBB bukan solusi instan.

“Sekarang kepala daerah bingung cari pemasukan. Cara paling mudah ya naikin PBB. Tapi itu seharusnya tidak terjadi. Prinsipnya, NJOP tidak boleh melebihi harga pasar,” kata dia.

Ahok menyarankan agar Gubernur DKI dan jajaran berdiskusi lebih mendalam dengan pemerintah pusat mengenai strategi keuangan daerah agar tidak membebani masyarakat.